Medan, MISTAR.ID
Aliansi Reforma Agraria (APARA) menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Selasa (26/9/23).
Aksi tersebut melibatkan 17 organisasi, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut, Kontras Sumut, BPRSI, Kelompok Tani Lepar Lau Tengah, Futasi, dan lainnya.
Dalam tuntutannya, para pendemo menyoroti kriminalisasi petani, dengan contoh konkret di mana 259 hektar tanah dikuasai Kampung BPRI yang merugikan 521 keluarga dan 2176 jiwa.
“Kita menuntut agar pemerintah tidak melakukan kriminalisasi dan menindak tegas para pimpinan daerah yang terlibat dalam persoalan tanah di beberapa kabupaten,” ungkap Rifki Adrian.
Baca juga: HKTI Taput Peringati Hari Tani Nasional dengan Hadirkan Gebrakan Baru
Selaku Koordinator Lapangan Aliansi Pejuang Agraria (APARA), Rifki Adrian, menekankan banyak janji Presiden Jokowi yang tidak terpenuhi dan situasi ini menciptakan kriminalisasi bagi petani.
Banyak mega proyek yang tampaknya tidak memperhatikan nasib rakyat. Salah satu contoh yang disebutkan oleh koordinator lapangan adalah kasus di Kota Pematang Siantar, dimana kelompok Futasi menghadapi kriminalisasi dan intimidasi fisik aparat keamanan.
“Seperti yang kita perjuangan adalah Futasi, mereka mendapatkan intimidasi fisik dari pihak kepolisian,” ujarnya kepada mistar.id.
Kepala Sub Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Sofyan, menerima 15 perwakilan aksi dan membawa mereka ke dalam ruang gedung DPRD untuk mendengarkan tuntutan mereka.
Baca juga: HBB Medan Demonstrasi di Polrestabes Medan Terkait Penyebaran Hoax
Aksi ini menjadi peringatan penting atas pentingnya reforma agraria dan perlindungan hak petani dalam menghadapi tantangan terkait lahan dan hak atas tanah. (Khairul/hm20)
