Medan, MISTAR.ID

Masalah perang tarif di antara aplikator ojek online (ojol) bukan hal yang baru. Menurut Ketua Umum Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams), Agam Zubir, masalah ini sudah lama dan tak kunjung selesai.

“Yang terjadi sekarang adalah akumulasi dari masalah-masalah sebelumnya. Tuntutan terkait regulasi bukan sekali, melainkan sudah bertahun-tahun," kata Agam di Podcast Mau Tau Aja, Jumat (23/5/2025).

Tidak adanya batas tarif membuat aplikator berlomba-lomba mencari pelanggan dan berupaya menaikkan rating pelanggan.

“Imbasnya ke pengemudi ojol. Ongkos tarif yang selama ini baik-baik saja, sekarang tergerus," ucapnya.

Ketidakseragaman ini yang harus ditertibkan oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 667 Tahun 2022, disebutkan jika ketentuan pemotongan aplikasi itu 15 persen dan 5 persen biaya penunjang aplikasi.

“Sebelum banyak aplikator, jarak dua kilometer ke bawah, pengemudi ojol dapat Rp8 ribu bersih. Setelah perang tarif terjadi, pendapatan driver ojol bervariasi. Sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000,” ujarnya.

Ketentuan sebelumnya di Sumatera Utara (Sumut), tarif batas bawah sebesar Rp2.000 per kilometer dan tarif batas atas Rp2.500 per kilometer.

“Saat ini, tidak ada patokan tarif. Setiap tarif layanan diserahkan kepada driver,” kata Agam.

"Kalau diterbitkan undang-undang, baik itu Perppu dan lainnya, yang penting bisa memberikan rasa adil bagi driver. Beberapa aspek sudah dikaji, baik oleh pemerhati transportasi maupun pihak yang berkompeten," tuturnya.

Masalah selanjutnya adalah perlindungan bagi pengemudi ojol. Apalagi saat mengalami kecelakaan.

"Driver berharap agar pemerintah datang dan bertanggung jawab kepada driver seluruh Indonesia," tutur Agam. (amita/hm20)