Medan, MISTAR.ID
Dalam laporan Reses anggota DPRD Kota Medan kemarin, ternyata masih sangat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Pemerintah, baik itu bantuan langsung tunai (BLT) maupun program keluarga harapan (PKH) yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Khoiruddin Rangkuti mengaku bahwa semua keluhan masyarakat tersebut memang sudah diketahui pihaknya.
“Memang sangat banyak keluhan itu kita dengar. Oleh sebab itu, Pak Wali juga sudah memerintahkan agar data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui. Saat ini sedang kita data ulang,” ucap Khoiruddin saat dikonfirmasi Mistar, Rabu (21/2/24).
Dikatakan Khoiruddin, pendataan ulang di DTKS dilakukan guna bantuan yang akan didistribusikan Pemerintah tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
Baca juga: 926 Ribu KPM di Sumut Akan Terima Beras Bantuan Pemerintah
“Jadi memang ada beberapa masyarakat yang menjadi penerima bantuan dan terdaftar di DTKS saat ini kondisi ekonominya mulai membaik. Ini lah yang sedang kita lakukan, jadi masyarakat yang ekonominya sudah membaik tidak berada lagi di dalam DTKS. Sehingga bantuan yang diberikan nantinya benar-benar untuk masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Khoiruddin menjelaskan, untuk bantuan Pemko Medan sendiri yakni bantuan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
“Jadi nanti data akan kita minta ke kelurahan maupun kecamatan, selanjutnya akan kita verifikasi. Syarat utamanya tentu harus warga Kota Medan,” jelasnya.
Bantuan lainnya, sambung Khoiruddin, yakni bantuan beasiswa terhadap mahasiswa/i berupa uang kuliah 1 semester.
“Untuk beasiswa kuotanya 120 orang dan dicairkan pada bulan Juni dan November. Jadi dalam setahun ada 2 kali. Jadi masyarakat yang merasa layak mendapat bantuan bisa mendaftar ke kelurahan, nanti akan kita verifikasi. Jika memang memenuhi syarat, tentu akan mendapat bantuan tersebut,” pungkasnya. (Rahmad/hm17)
