Medan, MISTAR.ID
Kunjungan Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), berujung rasa kecewa. Hal ini diungkapakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama tiga pimpinan komisi II yang turut hadir di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (2/3/23).
“Setelah tahapan Pemilu dimulai sejak 14 Juni yang lalu kami melakukan kunjungan reses atau kunjungan kerja spesifik itu selalu mengambil tema tentang Pemilu. Karena kami ingin melihat langsung bagaimana setiap daerah ini sejauh mana kesiapan mereka. Mengingat tahun 2004 itu kan Pemilunya sangat kompleks,” katanya pada wartawan.
Pihaknya juga telah mengundang seluruh pihak untuk membahas kesiapan Pemilu yang didampingi oleh Ketua DKPP Heddy Lugito yang menurut Ahmad Doli baru pertama kali membahas masalah Pemilu ke Sumut.
Baca juga:Â Kecewa Tak Bertemu Wakil Rakyat, Cipayung Plus Sumut Lempari Telur dan Tomat di Gedung DPRD Sumut
“Beliau datang ke sini lantaran Provinsi Sumut ini menjadi paling banyak kasus pengaduannya. Jadi sebetulnya banyak masalah di Provinsi Sumut ini tapi sayangnya kami lihat Pak Gubernur tidak hadir, Wakil Gubernur juga tidak ada. Semua kepala daerah yang kita undang juga tidak ada. Bahkan komisioner KPU dan Bawaslu yang dari pusat juga tidak ada,” jelas Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Sumut III ini.
Sehingga dalam kunker ini, ia mengaku tidak tahu apa yang akan dibicarakan atau apa yang akan dibahas. Padahal masalah banyak. Adalagi yang memberikan info kepadanya bahwa ada masalah lainnya mengenai anggaran terkait dengan Pemilu.
“Kita mau bahasnya ke siapa? Yang pengambil keputusannya tidak ada. Kami akhirnya menyepakati untuk menghentikan pertemuan ini. Kami merasa tidak dihormati padahal kami mau berbicara tentang agenda penting nasional,” jelasnya.
Saat ditanyakan bahwa ada sudah disurati ke Komisi II yang akan menerima kunjungan kerja adalah Sekda Provinsi Sumut.
Baca juga:Â DPRD Kecewa, Bupati Simalungun Tidak Hadir Dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi
“Kenapa harus Sekda? Wakil Gubernur ada di sini. Kan sama juga misalnya kepala daerah gak ada kan wakilnya ada? Kenapa kalau gitu pas Pilkada yang dipilih gubernur dan wakil gubernur. Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil bupati. Nah terus kemana itu? Pembagian tugasnya bagaimana? Ini juga akan terkait dengan kami akan mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah kami bersama presiden melalui menteri dalam negeri,” bebernya.
Untuk itu, ia menilai Pemprovsu tidak serius dalam mengurusi Pemilu. Padahal ini berkaitan dengan kepentingan daerah. “Mereka anggap biasa-biasa saja padahal Tahun 2024 itu ada Pilpres, Pileg dan Pilkada loh. Saya gak tahu kepala-kepala daerahnya ini apa tidak punya
kepentingan dengan Pemilu dan Pilkada. Kami akan evaluasi ini,” pungkasnya. (anita/hm09)
