Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar memprioritaskan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah daerah di Sumut.

Hal tersebut disampaikannya menyusul dari kondisi masih banyaknya titik bencana yang belum tertangani secara optimal, sehingga masyarakat belum mendapatkan kepastian keselamatan.

"Pemulihan pascabencana yang paling utama harus kita sikapi adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat terlebih dahulu.

Keselamatan manusia itu yang paling utama," ujar Timbul kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya asas kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pascabencana. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak pada pembahasan lain sebelum memastikan seluruh warga terdampak berada dalam kondisi aman.

"Pemerintah harus memastikan dulu masyarakat tidak kelaparan dan tidak ada yang terisolir. Jangan fokus ke hal-hal lain sebelum keselamatan mereka terjamin. Ini dulu yang utama," katanya.

la menambahkan, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat yang saat ini berada dalam situasi sulit.

"Masyarakat butuh kepastian. Pemerintah harus hadir dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri menghadapi bencana ini. Intinya, selamatkan masyarakat terlebih dahulu," ucapnya.

Timbul juga menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atau mencari penyebab terjadinya bencana.

"Kita jangan dulu mencari siapa salah dan siapa benar. Fokus kita adalah bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan kepekaan dalam situasi sulit ini," tuturnya.

Lebih lanjut, la turut meminta agar BNPB dan seluruh lembaga terkait turun tangan secara maksimal, mengingat bencana yang terjadi saat ini, khususnya di Sumut sudah berskala besar dan berdampak luas.

"Pemulihan kemanusiaan harus didahulukan. Setelah itu barulah kita berbicara soal perbaikan infrastruktur dan evaluasi penyebab bencana," ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi air bersih, makanan, hunian sementara, serta pencahayaan. Terkait keluhan pencahayaan, ia mengungkapkan telah melakukan komuniaksi dengan PLN.

"PLN menyampaikan kendala utama adalah akses jalan yang terputus, sehingga sulit menjangkau beberapa lokasi. Tapi apakah kita biarkan begitu saja? Tentu tidak," ucap mantan Ketua DPRD Simalungun itu dengan tegas.

la mendorong PLN untuk melakukan langkah alternatif, seperti mengirimkan genset beserta bahan bakarnya atau memanfaatkan tenaga surya di titik-titik pengungsian.

"Minimal ada pencahayaan di beberapa lokasi agar masyarakat bisa terbantu. Dengan kemajuan teknologi, PLN seharusnya bisa

menghadirkan solusi tanpa harus menunggu akses jalan normal," katanya.

Ia berharap, semangat gotong royong antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat mempercepat penyelamatan seluruh warga terdampak bencana di Sumatera Utara, sebelum beranjak ke tahap pemulihan jangka panjang.