Jakarta, MISTAR.ID

Kementerian Sosial menyiapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana di Sumatera. Bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada ahli waris dari setiap korban wafat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa santunan kematian itu menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap dampak bencana yang terjadi.

“Untuk korban meninggal dunia, santunan sebesar Rp15 juta akan diberikan kepada ahli waris,” ujar Gus Ipul, dilansir dari detik.com pada Rabu (17/12/2025).

Selain santunan kematian, Kementerian Sosial juga menyiapkan bantuan bagi korban yang mengalami luka berat dengan nilai Rp5 juta per orang. Pemerintah turut menyiapkan fasilitas hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Gus Ipul menjelaskan, setelah korban menempati huntara atau huntap, pemerintah akan memberikan jaminan hidup sementara selama tiga bulan. Bantuan tersebut direncanakan sebesar Rp10.000 per orang per hari.

“Setiap keluarga akan menerima jadup sesuai jumlah anggota keluarganya, jadi perhitungannya per individu selama tiga bulan,” ucapnya.

Ia menambahkan, nominal jaminan hidup tersebut masih bersifat usulan dan belum ditetapkan secara final. Angka Rp10.000 per hari dihitung berdasarkan indeks harga yang digunakan pada tahun 2020.

“Kalau satu keluarga terdiri dari lima orang, berarti dikalikan lima, begitu juga jika empat orang, dikalikan empat. Itu diberikan selama tiga bulan,” kata Gus Ipul.

Selain itu, Kemensos juga akan menyalurkan bantuan untuk melengkapi kebutuhan dapur senilai Rp3 juta per keluarga. Dukungan pemberdayaan ekonomi tahap awal juga disiapkan dengan nilai Rp5 juta guna membantu pemulihan mata pencaharian warga terdampak.

Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos bekerja sebagai bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam penanganan bencana. Bantuan logistik yang disalurkan selama masa tanggap darurat, menurutnya, merupakan bagian dari dukungan yang lebih luas dan melibatkan banyak kementerian serta lembaga terkait. (hm20)