Medan, MISTAR.ID

Kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Zainul Arifin, tepatnya di sekitar Sun Plaza Medan, yang kerap dikeluhkan masyarakat, kembali menuai kritik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumatera Utara, Senin (13/4/2026).

Sejumlah pihak terkait, mulai dari kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga manajemen pusat perbelanjaan, dimintai penjelasan atas persoalan yang meresahkan masyarakat tersebut.

Perwakilan Satlantas Polrestabes Medan, Iptu Timor Tarigan, menjelaskan bahwa kemacetan dipicu rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi adalah pengendara yang melawan arus dari arah Jalan Teuku Umar menuju kawasan Sun Plaza. Selain itu, minimnya rambu lalu lintas juga menjadi kendala.

“Sudah dipasang, tetapi sering hilang. Selain itu, kendaraan angkutan online yang menunggu penumpang di badan jalan, serta keberadaan pangkalan ojek online, angkutan kota, dan pedagang kaki lima juga memperparah kondisi,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi jalan yang belum rata pasca perbaikan drainase turut menghambat kendaraan untuk parkir dengan baik. Sementara pada akhir pekan, antrean kendaraan yang menunggu parkir hingga ke Jalan Diponegoro semakin memperparah kemacetan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda Setiawan, menegaskan bahwa keterbatasan lahan parkir menjadi pemicu utama kemacetan. Trotoar di depan gereja yang belum diratakan juga mengurangi kapasitas parkir yang tersedia.

“Kami tidak pernah memberikan rekomendasi izin parkir di lokasi tersebut. Bahkan setiap hari dilakukan penertiban,” ucapnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi D DPRD Medan, Beni Sihotang, menyampaikan kritik keras kepada para pemangku kepentingan, khususnya pihak pengelola Sun Plaza Medan. Ia menegaskan bahwa RDP tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan forum untuk mengambil keputusan nyata.

“Kami tidak anti investasi, tetapi jangan sampai masyarakat menjadi korban. Semua harus patuh terhadap aturan dan rambu yang ada,” tegasnya.

Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya yang harus berjalan kaki menuju gereja setiap Minggu akibat kemacetan. “Jangan sampai masyarakat dibenturkan dengan aparat hanya karena kepentingan bisnis,” katanya.

Politisi Gerindra itu juga menyoroti kontribusi pihak pengelola terhadap masyarakat, termasuk program Corporate Social Responsibility (CSR) serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rapat tersebut, Komisi D turut mempertanyakan tarif valet di Sun Plaza yang mencapai Rp100.000. Angka tersebut dinilai terlalu tinggi dibandingkan pusat perbelanjaan lain di Kota Medan.

Menanggapi hal itu, Head Operasional Sun Plaza, Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan.

Salah satunya adalah pembangunan jembatan akses yang menghubungkan Sun Plaza dengan kawasan Masjid Agung Medan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi tambahan kantong parkir.

“Terkait tarif valet, awalnya Rp40.000. Namun setelah adanya ketentuan dari Badan Pendapatan Daerah melalui Peraturan Wali Kota tertanggal 26 Agustus 2024, tarif dasar ditetapkan menjadi Rp100.000,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya menyetorkan sekitar 10 persen dari tarif tersebut kepada Pemko Medan sebagai kontribusi PAD.

RDP tersebut menghasilkan dorongan agar seluruh pihak segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret. Komisi D berharap kawasan Jalan Zainul Arifin dapat kembali normal dan bebas dari kemacetan.

“Jangan sampai aktivitas bisnis justru membuat masyarakat semakin sulit beraktivitas. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan sidak ke Sun Plaza,” ujar Beni menutup RDP tersebut.