Medan, MISTAR.ID

PT Perkebunan Nusantara 4 Regional VI dan PTPN 1 Regional 1 menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, guna mengamankan aset negara di lingkungan PTPN.

Hal ini disampaikan Pelaksana Kepala Kejati Aceh Muhibuddin ketika menandatangi MoU kerja sama dengan kedua PTPN tersebut di Medan, Senin (3/3/2025).

"Bukan pekerjaan mudah mengelola aset-aset negara di bawah BUMN," ujar Kajati kelahiran Medan tahun 1968 tersebut

Muhibuddin mengakui banyak masalah yang terjadi menyangkut asset di lingkungan PTPN yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara.

"Apalagi menyangkut areal kebun yang intinya adalah soal tanah. Saat ini banyak sekali pihak-pihak yang menginginkan lahan asset negara di lingkungan perkebunan untuk dikuasai terutama yang berada di lokasi strategis," ucapnya.

Hal seperti itu, menurut Muhibuddin, juga beberapa kali terjadi di BUMN Pertamina di Aceh dan Jakarta. Karena itu, disarankan secara serius, PTPN mengambil langkah membuat buku putih historikal tanah-tanah HGU dari mulai awal hingga saat ini.

"Sangat penting karena akan menjadi warisan tidak hanya menyangkut kepentingan kelanjutan korporasi tapi juga catatan sejarah untuk generasi berikutnya," tuturnya.

MoU kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh, Regional Head PTPN IV Regional VI Syahriadi Siregar menyampaikan penghargaan yang tinggi dengan terbangunnya kerjasamanya tersebut.

Sebab, selama ini pihaknya sangat membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari pihak kejaksaan menyangkut keamanan asset perkebunan yang dikelola PTPN khususnya yang ada di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh.

Serupa diungkapkan Region Head PTPN 1 Regional 1, Didik Prasetyo.

Menurut Didik, selama ini sering ada warga yang mengajukan permohonan untuk mengusai lahan-lahan hak guna usaha (HGU) sangat sulit diakomodir karena memerlukan proses yang tidak mudah untuk mengalihkan asset negara.

"Karena itu kami sangat berharap penangan hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum dari pihak kejaksaan dalam menjalankan wewenang pengelolaan asset dan produksi perkebunan," kata Didik Prasetyo.

Apalagi saat ini, menurut Didik, PTPN ikut berperan dalam program ketahanan pangan nasional.

"Dengan adanya pendampingan ini kami merasa lebih konfiden dalam melangkah," tutur Didik.

Turut hadir Aspidum, dan Asdatun Kejati Aceh, Kajari Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.

Sementara dari jajaran PTPN IV, Regional VI hadir SEVP Business Support T Rinel, SEVP Business Support PTPN 1 Reg 1 Wis Pramono Budiman dan SEVP Asset Ganda Wiatmaja, sekretaris perusahaan Desmon dan Kasubag Humas Rahmat Kurniawan.(sembiring/hm17)