Medan, MISTAR.ID

Memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) 2026, Konsorsium PERMAMPU (Perempuan Mahardhika dan Mitra Perempuan) menggelar pertemuan hybrid yang menyuarakan berbagai fakta mengenai kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera.

Acara yang dihadiri 312 perwakilan dari 10 provinsi ini menyoroti bahwa perempuan bukan sekadar korban, tetapi juga penggerak utama dalam proses pemulihan pasca-bencana.

Mengusung tema “Berbagi dan Belajar Bersama”, peringatan ini menjadi ruang bagi perempuan akar rumput untuk menunjukkan bahwa di balik duka akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera, terdapat kekuatan kepemimpinan perempuan yang kerap diabaikan.

Perwakilan INKLUSI, Ela Hasanah, menekankan bahwa partisipasi perempuan merupakan kunci dalam penanganan bencana yang berkelanjutan. Namun, PERMAMPU mencatat bahwa respons pemerintah kerap bersifat seragam dan lebih berfokus pada rehabilitasi fisik, tanpa menyentuh Standar Kemanusiaan SPHERE yang peka terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.

Kisah nyata juga disampaikan Nurbaeti, staf Flower Aceh yang juga merupakan penyintas banjir di Aceh Tamiang. Meski kehilangan harta benda dan sempat terpisah dari suaminya saat menyelamatkan anak kembarnya, ia bangkit dengan mendirikan dapur umum bagi warga terdampak.

“Hati bisa pulih karena masih mampu membantu, berbagi, bahkan mengurus mereka yang membutuhkan,” kata Nurbaeti, Rabu (11/3/2026).

Hal serupa disampaikan Evi, seorang ibu penyandang disabilitas dari Sumatera Barat. Di tengah banjir bandang, ia tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga menggerakkan jaringan kemanusiaan untuk membantu warga di sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PERMAMPU juga mengkritik sikap pemerintah pusat dan daerah yang dinilai lamban dan kurang serius dalam mitigasi bencana ekologis.

Salah satu pengalaman pahit disampaikan MZ (23) dari Tapanuli Tengah, yang merasa disepelekan aparat saat meminta bantuan evakuasi orang tuanya yang tertimbun longsor.

“Kalian ini korban sedikit, masih ada ratusan jiwa di tempat lain, jadi kalian tidak seberapa,” ucap MZ menirukan jawaban aparat yang dinilainya menyakitkan.

Lemahnya komitmen pemerintah juga terlihat dari alokasi anggaran rehabilitasi pascabencana di Sumatera yang hanya disetujui Rp56 triliun dari usulan Rp205 triliun.

Selain itu, di tengah situasi bencana, pemerintah Aceh disebut masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengolahan lahan hutan kepada perusahaan, yang dinilai berpotensi memperparah kerusakan lingkungan.

Menghadapi kondisi tersebut, Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan perempuan akar rumput melalui Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput menyampaikan empat seruan utama.

Pertama, perempuan Sumatera telah membuktikan kapasitasnya untuk bangkit dan membantu sesama melalui organisasi akar rumput dan Credit Union.

Kedua, kelompok rentan perlu terus memperkuat kapasitas dan organisasi lokal agar lebih tangguh menghadapi bencana yang cenderung berulang.

Ketiga, pemerintah desa didorong untuk membangun sistem peringatan dini yang melibatkan perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas secara aktif.

Keempat, pemerintah pusat dan daerah diminta menghentikan perusakan hutan serta mengalokasikan anggaran rekonstruksi yang benar-benar berpihak pada pemulihan masyarakat.

Peringatan IWD 2026 ini menjadi pengingat bahwa ketika negara dinilai belum sepenuhnya hadir, perempuan di Sumatera tetap berdiri, memimpin, dan saling menguatkan di tengah dampak bencana.