Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, mendesak perusahaan penyedia jasa keamanan PT Berkah Wira Garuda (BWG) untuk segera memperbaiki sistem pembayaran gaji para petugas keamanan yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Sumut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sumut itu menegaskan bahwa pembayaran gaji secara tepat waktu merupakan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.

“Mewakili Komisi E yang membidangi ketenagakerjaan, kami mendesak perusahaan tersebut untuk mengevaluasi sistem pembayaran gaji ataupun upah terhadap para petugas keamanan agar dibayarkan tepat waktu,” ujarnya saat dikonfirmasi Mistar, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena menyangkut hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan wajib mematuhi aturan pemerintah terkait sistem pengupahan tenaga kerja.

a menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.

“Bahkan dalam aturan tersebut juga diatur bahwa apabila pengusaha terlambat membayar upah, maka perusahaan dapat dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi itu.

Selain itu, ia menambahkan bahwa kewajiban pembayaran upah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ia menilai perusahaan penyedia jasa yang bekerja sama dengan instansi pemerintah seharusnya mampu memberikan contoh kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

“Ini menyangkut hak para pekerja yang harus dipenuhi. Karena itu perusahaan harus mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan memastikan gaji para petugas keamanan dibayarkan tepat waktu. Apalagi informasi dari para security, perusahaan ini sudah berjalan sekitar empat tahun,” katanya.

Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan oleh pihak perusahaan sehingga para petugas keamanan dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa harus terbebani persoalan keterlambatan gaji.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 57 petugas keamanan (security) di lingkungan Sekretariat DPRD Sumatera Utara mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji yang diduga kerap terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Berkah Wira Garuda, melalui Robby Barat, belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi Mistar terkait keluhan para petugas keamanan tersebut.