Medan, MISTAR.ID
Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik meminta Pemko Medan melalui seluruh perangkat kewilayahannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap bangunan bermasalah yang ada di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.
Sebab, dengan banyaknya bangunan bermasalah yang berdiri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari retribusi perizinan bangunan akan tidak maksimal.
“Kita lihat masih banyak bangunan berdiri kendati bermasalah. Untuk itu, kami minta Pemko Medan bisa lebih meningkatkan pengawasan, baik itu Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah, Camat hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” pinta Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini, Senin (12/6/23).
Baca juga: Penertiban Bangunan di Sampali Berhenti Sementara, Suasana Terkini Kondusif
Haris menyebutkan, kolaborasi harus terus dilakukan seluruh OPD terkait dalam mengawasi semua bangunan bermasalah di Kota Medan.
”Hari ini kita juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepling, Lurah, Camat dan OPD terkait. Ini kita lakukan sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan bermasalah di Kota Medan,” sebutnya.
Dijelaskan Haris, ada pun RDP digelar guna mencari solusi dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dengan begitu, perolehan PAD yang maksimal pun bisa terealisasi.
Baca juga: Atasi Pengangguran, Pemko Medan Buka 1.165 Loker di Job Fair Mini
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, tentu PAD akan mengalami kebocoran dan hasilnya minim. Oleh sebab itu harus lebih ditingkatkan lagi pengawasan. Kita akan terus berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam mencari solusi terhadap bangunan bermasalah yang ada,” tandasnya. (rahmad/hm16)
