Medan, MISTAR.ID
Usulan Pemerintah terkait kenaikan biaya haji tahun 2023 mendapat penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan.
Pasalnya, usulan tersebut terkesan mendadak dan jumlahnya terlalu tinggi di saat ekonomi masyarakat tengah berusaha bangkit pasca dihantam Pandemi Covid-19.
“Menindaklanjuti arahan dari DPP PKS Pusat, secara tegas kami juga menolak kenaikan biaya haji,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Syaiful Ramadhan, Senin (23/1/23).
Baca juga:Paket Haji di Saudi Turun tapi ONH RI Melejit Naik, Ini Penjelasan Kemenag
Dikatakan Syaiful, jika pemerintah ingin menaikkan biaya haji, seharusnya tidak meningkat secara signifikan. Sebab, usulan biaya haji sebesar Rp69 juta sangat tinggi.
“Secara hitung-hitungan, Fraksi PKS dari pusat pastilah mempunyai data. Dan informasi yang saya dapatkan, usulan biaya itu masih terlalu tinggi,” katanya.
Syaiful menyebut, dengan kenaikan biaya haji yang mendadak tentu akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk naik haji.
“Masyarakat kita yang sudah menabung dari jauh-jauh hari terpaksa mengurungkan niat baiknya akibat kenaikan biaya haji yang tinggi. Jangan sampai masyarakat kita harus meminjam uang agar bisa menunaikan ibadah haji,” sebutnya.
Baca juga:Ini Rincian Biaya Haji 2023 Hingga Melonjak Jadi Rp69 Juta
Untuk itu, Syaiful meminta Pemerintah mengkaji secara rinci usulan kenaikan biaya haji tersebut.
“Kami menyarankan Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Agama untuk menghitung ulang atas jumlah kenaikan yang ditawarkan. Pemerintah bisa memberikan subsidi tanpa harus menaikkan biaya haji,” pungkasnya. (rahmad/hm06)
