Friday, November 20, 2026
MEDAN

Fraksi PDIP Soroti Kerusakan Gunung Sibayak, Minta RTRW Sumut Jadi Instrumen Perlindungan Lingkungan

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 17.09 WIB
fraksi_pdip_soroti_kerusakan_gunung_sibayak_minta_rtrw_sumut_jadi_instrumen_perlindungan_lingkungan

Suasana rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Ranperda RTRW. (Foto: Ari/Mistar)

Medan, MISTAR.ID (20/11/2026) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), dengan sejumlah catatan penting.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Paltak Siburian, dalam rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Ranperda RTRW, Jumat (20/11/2026).

Dalam pandangannya, Paltak menyoroti sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan Perda tersebut, mulai dari perlindungan kawasan hutan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penyelesaian konflik agraria, mitigasi bencana, hingga pemerataan pemanfaatan ruang.

Menurutnya, RTRW tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan yang mampu mencegah eksploitasi sumber daya alam sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.

"Kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Sibayak harus menjadi peringatan serius. Kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya," ujarnya.

Selain perlindungan hutan, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, khususnya lahan sawah. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui pemetaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjamin ketahanan pangan daerah.

Paltak mengatakan, pihaknya juga mendorong penyelesaian konflik agraria, terutama yang berkaitan dengan tumpang tindih klaim antara konsesi usaha perkebunan melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan lahan yang dikuasai atau ditempati masyarakat setempat.

Untuk itu, Fraksi PDIP mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap konsesi-konsesi tersebut, termasuk yang masa berlakunya telah berakhir maupun hampir habis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan lahan lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Sementara itu, perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), zona pesisir, dan daerah tangkapan air juga harus diperkuat seiring dengan upaya mitigasi bencana.

Penataan ruang, lanjutnya, juga harus menjamin akses dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional serta memastikan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota dalam proses perencanaan pembangunan.

"Pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap lahan, lapangan kerja, infrastruktur dasar, dan layanan publik, serta peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya.

Lebih jauh, Fraksi PDIP menegaskan bahwa persetujuan terhadap Ranperda RTRW Sumatera Utara Tahun 2024–2044 harus menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.