Medan, MISTAR.ID
Edy Rahmayadi telah menegaskan tekadnya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Tahap awal, ia telah mendatangi Partai Politik (Parpol) pertama, yakni PDI Perjuangan, untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai calon Gubernur Sumut. PDI Perjuangan memiliki 21 kursi di DPRD Sumut hasil Pemilu Legislatif 2024.
Mantan Pangkostrad tersebut juga mengungkapkan bahwa sambil membangun dukungan dari berbagai partai politik, ia tengah mempertimbangkan siapa yang akan menjadi pasangannya di Pilgub Sumut mendatang.
Baca juga:Â Cak Imin Pertimbangkan Dukung Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut
Dalam pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cagub Sumut), Edy menyatakan bahwa ia akan sangat berhati-hati dan tidak gegabah. Ia berharap mendapatkan calon Wakil Gubernur yang memiliki visi dan misi yang sejalan untuk memajukan Sumatera Utara.
“Saat ini saya sedang mempertimbangkan dan berdoa,” ungkap Edy dalam sebuah wawancara setelah acara Halal Bi Halal dengan pendukung di Posko Tim Pemenangan Daerah (TPD) AMIN Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (21/4/24).
Edy menegaskan bahwa ia tidak ingin terjadi konflik antara gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Sumut. Menurutnya, hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat.
Baca juga:Dinamika Kepentingan Elit Jakarta di Pilgubsu 2024, Pilih Ijeck atau Bobby
“Saya tidak ingin itu terjadi lagi. Perselisihan akan berdampak pada rakyat. Saya tidak ingin itu terjadi,” ungkapnya.
Mantan Pangdam I/BB tersebut menekankan pentingnya menjaga stabilitas organisasi pemerintahan Provinsi Sumut dengan hanya ada satu orang yang menjabat sebagai gubernur.
“Saya ingin agar organisasi ini memiliki satu gubernur, satu wakil gubernur, dan struktur pemerintahan yang jelas. Jangan sampai ada dua orang yang mengklaim sebagai gubernur, itu akan merusak,” tegasnya.
Baca juga:Â Bobby, Ijeck dan Edy Maju Pilgubsu, Begini Kata Masyarakat
Dengan demikian, Edy Rahmayadi telah mengantisipasi kemungkinan agar wakil gubernur yang mendampinginya tidak memiliki niatan untuk menggantikannya selama masa jabatan berlangsung.
“Selama masa jabatan, harus jelas bahwa ada satu gubernur dan satu wakil gubernur. Dan tugas wakil gubernur pun sudah jelas. Jika wakil gubernur ingin menjadi gubernur, itu akan menjadi masalah,” pungkasnya. (khairul/hm17)
