Medan, MISTAR.ID – Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, menyoroti kembali terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Utara yang dinilai terus berulang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, peristiwa kelangkaan BBM telah terjadi sebanyak tiga kali dengan penyebab yang berbeda-beda. Namun, dampaknya tetap sama, yakni antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terganggunya aktivitas masyarakat.

"Sepanjang November 2025 hingga Juli 2026, setidaknya sudah tiga kali peristiwa serupa terjadi. Alasannya berbeda-beda, tetapi dampaknya sama. Antrean panjang di SPBU terjadi dan aktivitas masyarakat terganggu," ujar Dameria, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, kelangkaan BBM pada November 2025 dipicu gelombang tinggi di Pelabuhan Belawan yang menghambat proses bongkar muat BBM dari kapal tanker. Saat itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendatangkan sekitar 30 truk tangki BBM dari Pekanbaru, Riau, sebagai solusi sementara.

Selanjutnya, pada Maret 2026, antrean BBM kembali terjadi akibat meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz. Kondisi tersebut memicu aksi pembelian secara berlebihan sehingga terjadi antrean panjang di Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Langkat.

Kini, sejak 10 Juli 2026, kelangkaan BBM kembali terjadi. Dameria menilai terdapat perbedaan penjelasan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengenai penyebab terganggunya distribusi BBM.

Menurutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut persoalan utama berada pada distribusi BBM, khususnya karena kekurangan pengemudi truk tangki.

"Pak Gubernur menyampaikan bahwa yang menjadi persoalan bukan stok BBM, melainkan distribusinya. Yang langka justru pengemudi mobil tangki," katanya.

Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahkan meminta bantuan personel TNI dan Polri untuk membantu mengemudikan mobil tangki BBM.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Manager Communication, Relations & CSR, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyebut antrean terjadi akibat lonjakan konsumsi BBM masyarakat setelah masa libur sekolah berakhir.

"Kedua penjelasan ini jelas bertolak belakang. Satu pihak menyebut kekurangan sopir mobil tangki, sementara pihak lain menyebut lonjakan permintaan pasca-libur sekolah. Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang menyatukan kedua versi tersebut," tegas Dameria.

Politikus tersebut menilai alasan yang disampaikan Pertamina terkait lonjakan konsumsi BBM pasca-libur sekolah perlu dipertanyakan apabila tidak disertai data yang terbuka kepada publik.

Ia juga menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diprediksi sehingga distribusi BBM bisa diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang lebih matang.

"Jika kondisi ini memang dapat diprediksi, seharusnya Pertamina sudah mengantisipasinya melalui perencanaan distribusi yang lebih baik, bukan baru memberikan penjelasan setelah kelangkaan terjadi," ujarnya.

Dameria mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya fokus pada penanganan darurat setiap kali krisis distribusi BBM terjadi, tetapi juga menyusun solusi jangka panjang melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di daerah.

Selain itu, ia meminta dilakukan evaluasi total terhadap kinerja PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, mulai dari perencanaan distribusi, mitigasi risiko, kesiapan sumber daya manusia, hingga sistem antisipasi ketika terjadi gangguan pasokan.

"Masyarakat Sumatera Utara berhak mendapatkan kepastian bahwa kebutuhan energi mereka tidak lagi terganggu oleh persoalan yang terus berulang dengan alasan yang selalu berubah," pungkasnya.