Medan, MISTAR.ID

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) telah menjangkau sekitar 3,2 juta penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil dan peserta didik. DPRD Sumut mengusulkan agar kelompok lanjut usia (lansia) turut dipertimbangkan sebagai penerima manfaat program tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Aceh dan Sumatera Utara, Donal Simanjutak, mengatakan cakupan penerima manfaat MBG di Sumut saat ini mencapai 3,2 juta orang.

“Hingga saat ini sebanyak 3,2 juta penerima manfaat dari para ibu hamil dan peserta didik,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (18/6/2026).

Menurut Donal, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG di Sumut meningkat menjadi 4,2 juta orang. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah terpencil dan daerah tertinggal.

“Target kita secara keseluruhan 4,2 juta penerima. Target dapur sebanyak 1.762 unit. Harapan kita ada tambahan satu juta penerima manfaat lagi, terutama di daerah terpencil,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, mengusulkan agar BGN mempertimbangkan perluasan sasaran penerima manfaat program MBG, termasuk bagi kalangan lansia.

Usulan tersebut, kata Subandi, muncul dari aspirasi masyarakat yang diterimanya saat melaksanakan reses di sejumlah daerah.

“Saat kami reses, banyak lansia yang berharap bisa mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis. Ini bisa menjadi usulan yang diteruskan BGN Sumut kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Subandi meminta BGN memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program, termasuk juru masak di dapur SPPG.

Ia juga menyarankan pemerintah pusat untuk memprioritaskan optimalisasi dapur MBG yang telah beroperasi sebelum membuka titik layanan baru, kecuali di daerah terpencil yang masih membutuhkan akses layanan.

“Yang sudah ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kecuali untuk daerah terpencil yang memang membutuhkan prioritas layanan,” kata Subandi.

Sementara itu, Donal menegaskan pelaksanaan program MBG di daerah tetap mengacu pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan BGN pusat, termasuk terkait pengembangan dapur SPPG dan penentuan penerima manfaat program. (hm25)