Medan, MISTAR.ID

Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyesalkan belum optimalnya realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Sumut. Temuan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi E DPRD Sumut dan Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumut di Gedung DPRD Sumut, Kamis (18/6/2026) sore.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, mempertanyakan adanya sisa pagu anggaran pada sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di Kecamatan Medan Denai dan Medan Tembung.

Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas makanan yang diterima para siswa.

“Apakah dengan pagu yang bersisa ini kalian dapat penghargaan? Kan tidak. Jadi jangan disisakan. Apa maksudnya? Apa ada yang diuntungkan?” tegas Subandi dalam rapat.

Subandi menjelaskan, temuan tersebut diperoleh saat dirinya melaksanakan reses pada 18-23 Mei 2026 di wilayah Medan Denai dan Medan Tembung. Dalam kunjungan itu, masyarakat dan pihak sekolah mengeluhkan menu MBG yang dinilai kurang bervariasi dan terlalu sering menyajikan telur.

“Perlu ada perbaikan dalam penyajian makanan yang disesuaikan dengan anggaran atau pagu yang telah ditetapkan. Jika anggarannya Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8.000 untuk porsi kecil, maka kualitas dan variasi menu juga harus mengikuti,” ujarnya.

Ia menilai menu MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada telur dan ayam yang relatif mudah diolah, tetapi juga menghadirkan variasi lain seperti ikan, daging, maupun roti agar kebutuhan gizi peserta didik lebih terpenuhi.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi E DPRD Sumut, Mikail Purba, menyoroti durasi dan pola pengolahan makanan yang dinilai turut memengaruhi variasi menu.

Menurutnya, penggunaan telur yang terlalu dominan bisa saja disebabkan proses memasaknya lebih cepat dan biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan menu berbahan daging atau ikan.

“Kita menduga ada permainan dalam pelaksanaannya. Biaya penggunaan gas tentu lebih hemat untuk memasak telur dibandingkan rendang atau menu berbahan daging lainnya,” kata Mikail.

Politisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan transparansi biaya penyediaan makanan, khususnya terkait harga nasi per porsi yang disebut berkisar Rp1.500.

“Data pembagian porsinya harus jelas. Masuk akal atau tidak harga nasi satu porsi Rp1.500, sementara anggaran yang tersedia cukup besar,” ujarnya.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Koordinator Wilayah BGN Sumut, Agung Kurniawan, mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program MBG.

Ia mengatakan, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama. Bahkan, sekitar 60 hingga 70 persen kepala SPPG yang bertugas saat ini merupakan lulusan baru yang masih membutuhkan pendampingan dan pengalaman dalam mengelola program berskala besar.

“Kami mengakui masih banyak yang perlu dipelajari. Sebagian besar kepala SPPG merupakan fresh graduate yang membutuhkan bimbingan dan diskusi dengan pihak yang lebih berpengalaman,” katanya.

Agung juga mengungkapkan adanya tantangan lain berupa intervensi dari yayasan maupun mitra pengelola dapur terhadap operasional SPPG.

“Banyak dapur yang disetir oleh yayasan atau mitranya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala SPPG dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan dengan mempertimbangkan harga pasar terkini serta memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan. (hm25)