Medan, MISTAR.ID

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, memastikan hak Kepala Lingkungan (Kepling) terkait insentif pemungutan pajak pada Tahun Anggaran 2026 tetap ada.

“Secara regulasi itu diatur, baik dari Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Wali Kota (Perwal) soal insentif bagi Kepala Lingkungan bersumber dari capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Makanya tidak mungkin juga kita hilangkan apa yang menjadi hak kepling,” ucap Agha dalam keterangan yang diterima Mistar, Minggu (31/5/2026).

Agha menjelaskan, belum diberikannya hak kepling lantaran belum terealisasinya insentif pada Triwulan I.

“Pada Triwulan I, target yang tercapai berasal dari sektor PBJT dan Opsen PKB, sementara target PBB belum tercapai. Padahal PBB mata dasar pemberian insentif bagi Kepling. Secara mekanisme, penyaluran insentif mengharuskan adanya pencapaian target penerimaan terlebih dahulu sebelum insentif dapat dibayarkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Agha meminta para kepling untuk menunggu terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan dalam regulasi.

“Kami tidak dapat mengurangi maupun menambah penerima di luar aturan. Semua harus dilaksanakan secara akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun menjadi temuan pemeriksaan. Kami berharap seluruh pihak dapat memahami bahwa penyaluran insentif harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam regulasi,” tegasnya.

Agha juga mengapresiasi kontribusi para kepling yang selama ini berperan aktif membantu dalam mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah, khususnya melalui penyampaian informasi dan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada warga.

“Kepling merupakan ujung tombak pemerintah di tengah masyarakat. Kami optimistis target penerimaan PBB Tahun 2026 dapat tercapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk para Kepala Lingkungan dan masyarakat,” ujarnya. (hm25)