772 Persil Tanah Milik Pemprov Tak Bersertifikat, Pansus Aset: Rawan Sengketa dan Hilang

Ketua Panitia Khusus (Pansus) aset DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar. (Foto: Ari/Mistar)
Berdasarkan hasil studi banding di beberapa wilayah, termasuk Daerah Khusus Jakarta, Pansus Aset mencatat bahwa pengelolaan aset secara profesional dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu daerah.
“Sebagai contoh, Pusat Pengelolaan Aset Jakarta berhasil meningkatkan pendapatan dari aset, dari sekitar Rp35 miliar menjadi Rp455 miliar dalam kurun waktu beberapa tahun. Pengalaman ini menjadi referensi berharga bagi Sumut untuk mengubah pendekatan pengelolaan aset dari sekadar pencatatan menuju optimalisasi yang produktif,” ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya telah menyampaikan 13 rekomendasi kepada Pemprov Sumut. Rekomendasi tersebut mencakup pembentukan gugus tugas untuk mempercepat penyelesaian masalah aset dan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang profesional.
“Begitu juga dengan percepatan sertifikasi lahan, digitalisasi inventaris aset, pelaksanaan penilaian ulang (revaluasi), penguatan keamanan fisik dan administratif, serta optimalisasi aset melalui skema sewa dan kemitraan pemanfaatan,” ujarnya.
Pihaknya meminta agar Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran dalam APBD 2027 untuk sertifikasi lahan, penelusuran dokumen kepemilikan, penyelesaian masalah hukum, dan pengamanan aset. Pasalnya, seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang terukur, mencakup penunjukan penanggung jawab, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta indikator keberhasilan.
“Kami akan terus mengevaluasi dan mengawasi untuk memastikan rekomendasi Pansus tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata guna menjaga kekayaan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan aset Pemerintah Provinsi Sumut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.[]

