772 Persil Tanah Milik Pemprov Tak Bersertifikat, Pansus Aset: Rawan Sengketa dan Hilang

Ketua Panitia Khusus (Pansus) aset DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Dari total 1.929 persil tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), baik yang bersifat operasional maupun nonoperasional, sebanyak 772 bidang atau sekitar 40 persen belum memiliki sertifikat.
Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahim Siregar. Ia menilai kondisi tersebut berisiko memicu sengketa hingga menyebabkan hilangnya aset daerah yang bernilai triliunan rupiah.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 31 Maret 2026, total nilai aset Pemprov Sumut mencapai Rp36,49 triliun, dengan akumulasi penyusutan sekitar Rp22,83 triliun.
“Dari 772 bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut, 315 bidang masuk dalam kategori "K3" (memerlukan proses administrasi lebih lanjut), 121 bidang sedang dalam proses pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan 336 bidang masih dalam tahap inventarisasi dokumen,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Selain itu, politisi PKS tersebut mengatakan Pansus Aset juga menemukan sejumlah aset di sektor pendidikan yang belum memiliki kejelasan hukum, termasuk sekolah-sekolah yang berdiri di atas lahan yang saat ini atau sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
“Contohnya meliputi SMA Negeri 5 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Selesai di Langkat, dan SMK Negeri SPP Asahan,” ucapnya.
Ia mendesak Pemprov Sumut untuk turun tangan langsung guna menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, status lahan yang tidak jelas telah menghambat pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan fasilitas sekolah selama bertahun-tahun.
Selain aset yang terkendala masalah hukum, Pansus juga menyoroti banyaknya aset daerah yang dibiarkan terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai pihak ketiga sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu contohnya adalah rumah singgah (mess) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Jambu, Jakarta. Meskipun nilai bukunya sekitar Rp32 miliar, potensi nilai pasarnya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah,” tuturnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan masalah pencatatan aset juga ditemukan di Perumda Tirtanadi. Pasalnya, dari total nilai aset sekitar Rp1,8 triliun, hanya sekitar Rp900 miliar yang telah dicatat.
“Kami juga menyoroti ancaman yang dihadapi kawasan tangkapan air Sibolangit yang mencakup area seluas kurang lebih 80 hektare dan melayani 50.000 rumah tangga. Perubahan peruntukan lahan serta penggundulan hutan di kawasan tersebut merupakan risiko bagi keberlanjutan sumber air bersih dan kelestarian lingkungan,” katanya.

