Greenland, MISTAR.ID

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan keinginannya untuk menguasai Greenland. Ia menyebut wilayah otonom milik Denmark tersebut dibutuhkan AS demi keamanan nasional.

Pernyataan itu disampaikan setelah penunjukan utusan khusus AS untuk Greenland memicu ketegangan baru dengan pemerintah Denmark.

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu, Trump berulang kali menyatakan bahwa AS “membutuhkan” Greenland, yang dikenal kaya akan sumber daya alam, dengan alasan strategis dan keamanan. Bahkan, Trump tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai wilayah tersebut.

Pada Minggu lalu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland. Langkah ini memicu kemarahan pemerintah Denmark hingga berujung pada pemanggilan Duta Besar Negeri Paman Sam.

“Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Bukan untuk mineral,” kata Trump dalam konferensi pers di Palm Beach, Florida, pada Senin (22/12/2025) waktu setempat.

“Jika Anda melihat Greenland, sepanjang garis pantainya terdapat kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana,” ujar Trump, seperti dilansir AFP, Selasa (23/12/2025).

Trump kembali menegaskan bahwa AS harus memiliki Greenland demi kepentingan strategis. Ia juga menyebut Jeff Landry “ingin memimpin langkah tersebut”.

Usai ditunjuk, Landry menyatakan komitmennya untuk menjadikan wilayah otonom Denmark itu sebagai “bagian dari AS”.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari Denmark dan Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan dalam pernyataan bersama bahwa Greenland adalah milik rakyat Greenland.

“Anda tidak dapat mencaplok negara lain. Kami mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial kami,” tegas mereka.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan dirinya “sangat marah” atas langkah AS tersebut dan memperingatkan Washington agar menghormati kedaulatan Denmark.

Rasmussen menilai penunjukan utusan khusus AS untuk Greenland sebagai tindakan yang “sama sekali tidak dapat diterima”. Pemerintah Denmark pun memanggil Duta Besar AS untuk Kopenhagen, Kenneth A. Howery, ke Kementerian Luar Negeri Denmark untuk meminta penjelasan resmi.

“Kami memanggil duta besar AS ke Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Greenland untuk menarik garis merah yang sangat jelas dan meminta penjelasan,” kata Rasmussen kepada media nasional Denmark.

Ia menegaskan bahwa Denmark ingin memahami alasan AS menunjuk utusan khusus untuk Greenland, meskipun AS telah memiliki duta besar di Denmark.

Setelah terpilih kembali sebagai Presiden AS, Trump kembali menghidupkan minatnya terhadap Greenland karena letaknya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineralnya. Sebelumnya, Trump bahkan menyebut kepemilikan Greenland sebagai “kebutuhan mutlak” bagi keamanan ekonomi AS dan membandingkannya dengan “kesepakatan real estat besar”.

Namun, baik Denmark maupun Greenland secara tegas menolak wacana tersebut. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa Greenland tidak akan diambil alih AS.

“Greenland adalah milik rakyat Greenland. Tidak seorang pun boleh mengubah perbatasan nasional secara paksa, baik secara politik maupun militer,” tulis Frederiksen melalui media sosial.

Frederiksen menyebut situasi ini sebagai tantangan serius bagi Denmark, tetapi menegaskan negaranya akan tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan.

Greenland merupakan bekas koloni Denmark yang memperoleh pemerintahan sendiri pada 1979. Pada 2008, wilayah tersebut menggelar referendum, di mana 75,5 persen pemilih menyetujui Undang-Undang Pemerintahan Sendiri yang mulai berlaku pada 21 Juni 2009. Aturan ini memberikan Greenland otonomi yang lebih luas, meski kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan tetap berada di bawah kendali Denmark. (hm16)