Pematangsiantar, MISTAR.ID

Rencana perdamaian 28 poin yang dikembangkan melalui jalur belakang antara pejabat Amerika Serikat dan Rusia memicu sorotan dan kontroversi global.

Draf tersebut, yang dikabarkan disusun tanpa partisipasi penuh Ukraina, memuat syarat-syarat yang dinilai merugikan Kyiv, termasuk penyerahan sebagian wilayah, pengurangan besar-besaran kekuatan militer, dan pengakuan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi.

Sejumlah ketentuan tambahan seperti pembatasan bantuan militer Barat dan larangan pasukan asing di Ukraina memperkuat dugaan bahwa rancangan ini lebih menguntungkan Rusia.

Di saat yang sama, rencana ini juga menjanjikan jaminan keamanan dari AS—namun detailnya dinilai kabur dan sulit diverifikasi.

Situasi makin memanas setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Angkatan Darat AS di Kyiv.

Pertemuan ini dipandang sebagai langkah penting dalam membaca arah kebijakan Washington, namun juga menimbulkan pertanyaan mengapa jalur militer terlihat lebih dominan ketimbang diplomatik.

Ukraina dan sebagian besar negara Eropa bereaksi keras terhadap isi draf tersebut, menyebutnya sebagai “paket penyerahan” yang mengancam kedaulatan negara.

Para analis memperingatkan bahwa jika rencana itu dipaksakan, implikasinya dapat melemahkan Ukraina, mengguncang stabilitas Eropa, serta membuka preseden berbahaya dalam diplomasi global.

(berbagaisumber/ai/hm27)