Paris, MISTAR.ID - Polisi Paris memberlakukan jam malam di dua kawasan ibu kota Prancis pada Senin (19/10/2026), menyusul kerusuhan selama akhir pekan yang menyasar gedung-gedung publik serta menyebabkan kerusakan dan penjarahan terhadap ribuan tempat usaha di berbagai wilayah negara itu.

Kerusuhan tersebut menjadi salah satu gelombang kekerasan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang memperkirakan sedikitnya 3.000 tempat usaha mengalami kerusakan atau penjarahan di sejumlah kota. Sementara itu, sedikitnya 2.400 orang ditangkap di seluruh negeri.

Menurut laporan Associated Press (AP), Selasa (20/10/2026), kepolisian Paris menyatakan jam malam diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan properti dari kekerasan serta penjarahan. Larangan tersebut berlaku di Place de la République, lokasi kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026), serta kawasan pertokoan Les Halles yang menjadi sasaran penjarahan.

Jam malam berlaku mulai pukul 23.00 pada Senin hingga pukul 06.00 pada Selasa. Kepolisian juga melarang kegiatan berkumpul dan demonstrasi mulai pukul 20.00.

Sebelumnya, Perdana Menteri Sebastien Lecornu menyerukan penerapan jam malam yang terbatas dan hanya berlaku di wilayah tertentu.

Di sejumlah kota di Prancis utara, termasuk Lille, pemerintah daerah memberlakukan jam malam bagi anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun mulai pukul 20.00 hingga 06.00 selama tiga malam, terhitung sejak Senin. Kota Nice di pesisir French Riviera juga menerapkan jam malam bagi anak di bawah umur mulai pukul 21.00.

Lecornu membela penanganan aparat terhadap kerusuhan tersebut. Ia mengatakan, meskipun terjadi kekerasan serius dan kerusakan properti secara luas, tidak ada korban jiwa.

“Meski terjadi aksi kekerasan parah dan kerusakan properti yang meluas, tidak ada seorang pun yang tewas, dan itu merupakan sebuah keajaiban,” kata Lecornu.

Ia menambahkan, perincian penerapan jam malam akan diumumkan setelah pemerintah berkonsultasi dengan para wali kota.

Aksi protes massal di Prancis kerap diwarnai kekerasan oleh kelompok tertentu di tengah demonstrasi yang sebagian besar berlangsung damai. Kerusuhan kali ini mengingatkan pada peristiwa 2023, ketika seorang remaja tewas ditembak polisi dan memicu gelombang kerusuhan di berbagai daerah. Prancis juga pernah dilanda aksi kekerasan selama gerakan rompi kuning yang dimulai pada 2018 sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan bakar dan persoalan ekonomi yang lebih luas.

Macron Tolak Pengunduran Diri Mendagri Nunez

Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengajukan pengunduran diri pada Minggu (18/10/2026) setelah gelombang kerusuhan melanda sejumlah kota. Namun, Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri tersebut karena pemerintah membutuhkan kesinambungan komando penegakan hukum di tengah situasi yang sedang berlangsung.

“Saya mengajukan pengunduran diri karena saya bertanggung jawab atas semua yang sedang terjadi,” kata Nunez dalam wawancara dengan radio France Inter, seperti dikutip AP.

Macron meminta Nunez mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan transparansi terkait kegagalan dalam perencanaan dan pengumpulan informasi intelijen yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan.

Macron juga meminta agar taktik kepolisian di lapangan segera diperbarui untuk menghentikan kerusuhan.

Nunez mengatakan, prioritas utama saat ini adalah mencegah kejadian serupa terulang. Ia mengakui perlunya peningkatan kemampuan aparat dalam mengantisipasi mobilisasi massa.

“Sekarang, persoalan sebenarnya adalah memastikan hal ini tidak terulang. Kami jelas harus lebih baik dalam mengantisipasi bentuk mobilisasi yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Nunez menyalahkan kekerasan tersebut pada kelompok pembuat onar, penjarah, dan aktivis sayap kiri radikal. Ia mengatakan strategi kepolisian perlu disesuaikan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang bergerak dengan sangat cepat. (*)