New Delhi, MISTAR.ID - Pemimpin oposisi India Rahul Gandhi kembali ditahan polisi saat mengikuti aksi protes terhadap Komisi Pemilihan Umum, Rabu (7/10/2026) waktu setempat. Penahanan tersebut terjadi di tengah meningkatnya penolakan kelompok oposisi terhadap revisi daftar pemilih yang disebut telah menghapus lebih dari 130 juta nama.

Dilansir Associated Press (AP), Kamis (8/10/2026), anak mantan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi itu bersama sejumlah anggota parlemen dari kelompok oposisi dihentikan polisi saat berjalan menuju Jantar Mantar, lokasi yang ditetapkan sebagai tempat aksi demonstrasi di New Delhi.

Siaran langsung di kanal YouTube Partai Kongres India memperlihatkan polisi membawa Gandhi ke dalam sebuah kendaraan sebelum membawanya pergi. Ia kemudian dibebaskan.

Ini merupakan penahanan kedua terhadap Gandhi dalam dua hari.

Sejumlah anggota parlemen oposisi dan peserta aksi lainnya juga sempat ditahan polisi sebelum akhirnya dilepaskan.

Kelompok oposisi menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar. Mereka menuduh lembaga pemilu melakukan manipulasi pendaftaran pemilih untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Komisi Pemilihan Umum India dan pemerintah membantah tuduhan tersebut.

Aksi protes tersebut merupakan bagian dari kampanye yang semakin meluas yang melibatkan partai-partai oposisi, kelompok mahasiswa, serta gerakan anak muda Cockroach. Mereka menentang program revisi daftar pemilih nasional yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR).

Program tersebut pertama kali diterapkan di negara bagian Bihar pada tahun lalu menjelang pemilihan daerah. Kebijakan itu kemudian diperluas ke sebagian besar negara bagian dan wilayah yang berada di bawah administrasi federal India.

Jutaan pemilih telah mengajukan keberatan atas penghapusan nama mereka dari daftar pemilih.

Kelompok oposisi dan organisasi yang menggelar aksi meminta proses revisi dihentikan dan nama pemilih yang dinilai keliru dihapus dikembalikan. Mereka menuding perubahan daftar pemilih secara tidak proporsional menghapus pemilih yang cenderung mendukung partai oposisi, sementara pemilih yang berpotensi mendukung BJP tetap dipertahankan atau bahkan ditambahkan.

BJP dan Komisi Pemilihan Umum India menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan revisi daftar pemilih tidak memiliki motif politik dan bertujuan menghapus data pemilih ganda maupun mereka yang tidak memenuhi syarat, sekaligus memastikan warga yang memenuhi persyaratan tetap terdaftar.

Gelombang protes ini menjadi tantangan politik baru bagi pemerintahan Modi. Sebelumnya, demonstrasi yang digerakkan kelompok Cockroach telah memaksa Menteri Pendidikan India mengundurkan diri setelah muncul skandal kebocoran soal ujian. (*)