47 Ribu Warga Jepang Tolak Rencana Pengadaan Kapal Selam Bertenaga Nuklir

Kapal Selam. (Foto: Dok. Merah Putih)
Tokyo, MISTAR.ID – Sejumlah kelompok masyarakat sipil Jepang menyerahkan petisi berisi sekitar 47 ribu tanda tangan kepada Kementerian Pertahanan. Mereka mendesak pemerintah membatalkan rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
Dilansir Xinhua, Minggu (22/11/2026), petisi tersebut merupakan inisiatif sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Citizens Nuclear Information Center. Dukungan berhasil dikumpulkan hanya dalam waktu sekitar satu bulan.
Dalam petisi itu, kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah menjadi sasaran serangan bom atom. Karena pengalaman tersebut, Jepang dinilai memiliki tanggung jawab historis untuk mendorong pelucutan senjata nuklir.
"Oleh karena itu pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komitmen tersebut," demikian pernyataan dalam petisi.
Seusai menyerahkan petisi, perwakilan kelompok masyarakat sipil menyampaikan kekhawatiran mereka dalam konferensi pers. Mereka menilai pembahasan mengenai pengadaan kapal selam bertenaga nuklir berpotensi mengubah secara mendasar posisi Jepang sebagai negara yang tidak memiliki senjata nuklir.
Perdebatan mengenai kebijakan nuklir Jepang sendiri semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir.
Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi berulang kali menyatakan pemerintah tidak akan mengesampingkan opsi apa pun dalam pembahasan dan kajian mengenai kemungkinan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
Pada Oktober lalu, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menggelar "diskusi yang konkret dan realistis" mengenai kemungkinan Pasukan Bela Diri Jepang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.
Di sisi lain, sejumlah media Jepang baru-baru ini melaporkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pengecualian terhadap Tiga Prinsip Non-Nuklir. Langkah tersebut berpotensi memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah Jepang dalam situasi darurat. (xinhua)

