Paus Leo Desak Aksi Iklim Lebih Cepat di COP30, Bentrok Adat–Keamanan dan Janji Brasil Soal Lahan Jadi Sorotan

Paus Leo XIV tampak menyapa umat beriman di luar Basilika Santo Petrus, pada hari Misa Yubileum Kaum Miskin, di Vatikan pada 16 November. (foto:Reuters/Yonhap melalui Korea JoongAng Daily/Mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID
Seruan keras Paus Leo menggema di konferensi iklim global COP30, menyoroti minimnya ambisi negara-negara peserta dalam menahan laju pemanasan global. Dalam pesannya, Paus Leo menegaskan bahwa dunia “kehilangan waktu berharga” dan mendesak para pemimpin untuk meningkatkan target pengurangan emisi, mempercepat transisi energi, serta memperkuat dukungan bagi negara-negara rentan iklim.
Seruan Vatikan tersebut muncul di tengah tensi yang meningkat di Belém, Brasil. Ratusan demonstran, sebagian besar berasal dari komunitas adat Amazon, terlibat bentrok dengan petugas keamanan setelah mencoba menerobos kawasan “Blue Zone” yang berstatus terbatas bagi pihak tertentu. Kelompok adat mengecam COP30 yang dinilai gagal memberikan ruang memadai bagi masyarakat terdampak langsung krisis iklim untuk bersuara.
Bentrokan berlangsung singkat tetapi memicu kekhawatiran. Beberapa demonstran ditahan, sementara aktivis menuding aparat melakukan tindakan represif di ruang yang seharusnya menjadi arena dialog. Lebih dari 200 organisasi HAM dan lingkungan kemudian menuduh Ketua UN Climate, Simon Stiell, membangun atmosfer yang “menekan dan membatasi” gerakan masyarakat adat. Mereka menilai semakin banyak pembatasan yang mereduksi transparansi dan partisipasi dalam perundingan iklim.
Di tengah gelombang kritik tersebut, pemerintah Brasil turut mendapat sorotan. Setelah desakan besar-besaran selama konferensi, pemerintah berkomitmen mempercepat demarkasi tanah suku Munduruku—komunitas yang kerap terancam oleh ekspansi infrastruktur dan aktivitas tambang di Amazon. Aktivis mengingatkan bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, wilayah adat dan ekosistem hutan tetap berada dalam posisi rawan.
Meski dianggap langkah positif, para pengamat menyatakan bahwa proses demarkasi masih menghadapi tantangan besar. Proyek energi, rencana jalur logistik, dan kepentingan bisnis kerap tumpang-tindih dengan wilayah adat yang belum memperoleh kejelasan administratif. Proses penetapan lahan pun dinilai lambat dan rentan tekanan politik.
COP30 kini berada di bawah dua tekanan besar sekaligus: kebutuhan moral dan ilmiah untuk mempercepat aksi iklim, serta tuntutan untuk menjamin ruang partisipasi adil bagi masyarakat adat—komunitas yang selama ini berada di garis depan dampak krisis tetapi justru sering tersisih dari meja perundingan.
Seruan Paus Leo menggarisbawahi bahwa upaya menghadapi krisis iklim tidak hanya bergantung pada angka-angka komitmen emisi, tetapi juga keberanian politik untuk melindungi kelompok paling rentan dan memastikan hak adat menjadi pilar utama penyelamatan ekosistem global.
(berbagaisumber/ai/hm27)
BERITA TERPOPULER






















