Beijing, MISTAR.ID

Kementerian Pertahanan China memperingatkan Jepang akan membayar “harga yang menyakitkan” apabila bertindak melewati batas terkait persoalan Taiwan.

Peringatan tersebut disampaikan sebagai respons atas rencana Tokyo mengerahkan rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari pantai Taiwan.

Peringatan itu, seperti dilaporkan Reuters, Jumat (28/11/2025), muncul ketika kedua negara tengah menghadapi krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang mengisyaratkan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer apabila serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11/2025), menegaskan bahwa rencana penempatan unit rudal jarak menengah darat-ke-udara di pangkalan militer Yonaguni “terus bergerak maju”.

Menanggapi langkah tersebut, Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa penyelesaian masalah Taiwan merupakan urusan Beijing dan tidak terkait dengan Jepang, yang pernah menguasai Taiwan sejak 1895 hingga akhir Perang Dunia II pada 1945.

“Jepang tidak hanya gagal merenungkan kejahatan agresi dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru menentang opini dunia dengan berkhayal untuk melakukan intervensi militer di Selat Taiwan,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam konferensi pers.

“Tentara Pembebasan Rakyat memiliki kemampuan kuat dan sarana andal untuk mengalahkan musuh yang menyerang. Jika Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan,” tegas Jiang.

Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis dan terpisah, kembali menolak klaim teritorial China. Pemerintah Taipei menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, pekan ini mengumumkan rencana anggaran pertahanan tambahan sebesar US$ 40 miliar selama delapan tahun ke depan. Keputusan tersebut mendapat kritik dari Beijing yang menyebutnya sebagai pemborosan yang dapat menyeret Taiwan ke dalam bencana.

Menanggapi kritik itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan, Liang Wen-chieh, menegaskan bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar dibanding Taiwan.

“Jika mereka mengutamakan perdamaian lintas selat, dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. “Kedua pihak tidak seharusnya saling bermusuhan. Itu akan baik untuk semua pihak.”

Militer China hampir setiap hari beroperasi di wilayah perairan dan udara sekitar Taiwan, yang disebut pemerintah Taipei sebagai bagian dari kampanye intimidasi dan tekanan Beijing. (hm16)