Pematangsiantar, MISTAR.ID (2/10/2026) — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Pematangsiantar menitipkan harapan kepada Kapolres Pematangsiantar yang baru, AKBP Dhana Noer Kurniawan, agar memperkuat penegakan hukum di Kota Pematangsiantar.

Sekretaris LBH Kota Pematangsiantar, Ferry Simarmata, mengatakan pihaknya tidak memandang pergantian jabatan tersebut sekadar sebagai rotasi biasa. Menurutnya, bagi warga Pematangsiantar, pergantian kapolres menjadi harapan baru di tengah persoalan kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Menurut Ferry, selama setahun terakhir LBH menerima banyak pengaduan dari masyarakat. Karena itu, ia berharap berbagai persoalan penegakan hukum yang ditemukan di lapangan dapat menjadi perhatian kapolres yang baru.

"Kita LBH banyak menerima pengaduan dari warga seperti praktik perjudian, narkoba, kamtibmas, dan konflik agraria," ujar Ferry Simarmata, Jumat (2/10/2026).

Ia juga menyoroti praktik perjudian yang menurutnya masih menjadi persoalan di Pematangsiantar. Ferry menyebut praktik judi togel dan judi online masih berlangsung di sejumlah lokasi yang diketahui masyarakat.

"Untuk hal ini kami meminta Kapolres baru untuk membuktikan keberanian dengan menindak bandar, bukan hanya pemain kecil untuk pencitraan," ujarnya.

Selain perjudian, LBH Pematangsiantar juga menyoroti persoalan peredaran narkotika. Ferry menyebut peredaran narkotika jenis sabu telah menyasar anak usia sekolah.

Menurutnya, penindakan yang hanya berfokus pada pengguna tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. LBH mendorong adanya upaya pemutusan jaringan peredaran narkotika serta penguatan rehabilitasi berbasis masyarakat.

"Kamtibmas yang rapuh. Kasus pencurian kendaraan bermotor, begal, dan tawuran antarremaja meningkat. Rasa aman warga tergerus. Fungsi preventif, patroli dialogis, dan optimalisasi layanan cepat 110 harus dibenahi total," ujarnya.

Ferry juga menyoroti persoalan konflik agraria dan kriminalisasi warga. Menurutnya, sengketa lahan antara masyarakat dengan PTPN maupun pengusaha masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

"Konflik agraria dan kriminalisasi warga. Sengketa lahan antara warga dengan PTPN dan pengusaha masih menjadi bom waktu. Pendekatan keamanan yang represif hanya akan melahirkan luka baru," katanya.

"Kami meminta Kapolres yang baru agar mengedepankan restorative justice dan penghormatan terhadap HAM," ucapnya.

LBH Pematangsiantar juga menyatakan memberikan waktu 100 hari kerja kepada Kapolres yang baru untuk menunjukkan langkah nyata dalam menangani berbagai persoalan, termasuk perjudian dan narkoba.

"Mendesak Kapolres baru untuk melakukan bersih-bersih internal. Tanpa penegakan disiplin internal yang tegas, mustahil judi dan narkoba bisa diberantas," tegasnya.

LBH Pematangsiantar, lanjut Ferry, siap menjadi mitra kritis Polres Pematangsiantar. Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan kepolisian tidak berarti menghilangkan sikap kritis, tetapi saling mengingatkan demi penegakan hukum dan keadilan.

"Kami tegaskan, warga Pematangsiantar tidak butuh pemimpin yang hanya pandai seremoni pisah-sambut. Warga butuh Kapolres yang bekerja, yang berani, dan yang berpihak pada keadilan. Cukup sudah Siantar dikenal dengan judi dan narkoba. Saatnya Siantar dikenal sebagai kota yang aman dan berkeadilan," ucapnya.