Medan, MISTAR.ID
Konflik agraria dan perampasan tanah yang masih terus terjadi wilayah Sumatera Utara (Sumut) membuat Komite Rakyat Bersatu melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (5/10/23).
Aliansi Komite Rakyat Bersatu terhimpun dari 20 organisasi Kelompok Tani dan Aktivis Agraria. Diantaranya KTM, KRA, HPPLKN, KT. Sehati, KT. Masyarakat Selambo. KT. Sorba Jahe Tongah, Forum Tani Maju, DPD LSM Penjara PN Sumut dan beberapa lainnya.
Koordinator lapangan aksi, Johan Merdeka dalam orasinya menyebutkan konflik pertanahan tak kunjung selesai karena pemerintah tidak serius dan cenderung bermain api dalam penyelesaiannya.
Baca juga :Â Menteri ATR/BPN: Praktik Mafia Tanah di Sumut Jadi Perhatian Banyak Pihak
“Kita lihat Gubernur sebelumnya sudah membentuk inventarisasi dan identifikasi penanganan permasalahan tanah eks HGU yang tidak melibatkan DPRD, Aktivis Agraria, Jurnalis ke dalam tim tersebut, ada apa denganmu Gubernur Sumatera Utara?,” jelasnya dalam orasi.
Dikatakannya, Tim tersebut tidak transparan dalam menentukan syarat dan prasyarat pengajuan untuk pelepasan dan sertifikasi terkesan sepihak.
