“Diduga kuat ada keterlibatan mafia tanah di dalam tim ini. Apalagi adanya pengukuran yang dilakukan tim tersebut tanpa diketahui siapa pemohonnya pada Desember 2021 yang lalu di Desa Helvetia,” tambahnya.
Bukan hanya konflik tersebut, warga perkebunan Ramunia, dalam pagar Puskopad, Samsia juga menyampaikan aspirasinya tentang kondisi yang dihadapi akibat sengketa tanah yang terjadi.
Ia juga menyampaikan setelah diperbolehkan bercocok tanam, namun ketika hendak panen dilarang dan harus menunjukan surat bukti kepemilikan tanah.
Baca juga :Â Dugaan Kasus Pemalsuan Surat Tanah, Oknum Anggota DPRD Sumut Dilaporkan ke Polisi
“Kami mohon penyelesaian pak, kami mohon, kami bisa memanen padi kami yang sudah tak layak panen. Kenapa pemerintah ini tak memikirkan rakyat kecil yang miskin, beras mahal pak, 15 ribu/kg. Ada padi kami, tapi tidak bisa kami panen. Tolong kami pak,” ujar mereka dengan terisak-isak.
Menanggapi hal tersebut, Staf Biro Pemerintahan Pemprov Sumut, Ngadimin mengatakan pada massa akan meninjau kembali lahan-lahan yang menjadi permasalahan. (dinda/jonatan/hm18)
