Korupsi Dana Desa untuk Selingkuhan, Mantan Kades Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun

Medan, MISTAR.ID (15/11/2026) — Mantan Kepala Desa (Kades) Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Nazrul Hapis, tetap divonis 2,5 tahun penjara dalam kasus korupsi dana desa untuk membiayai kehidupan selingkuhannya, Nur Riza Ridhani.

Selain itu, ia juga tetap dihukum membayar denda sebesar Rp50 juta subsidair 50 hari penjara dan membayar uang pengganti (UP) seluruh kerugian keuangan negara sebanyak Rp387 juta subsidair 1,5 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi (PT) Medan dalam vonis banding Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT MDN menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Hendra Hutabarat sebelumnya.

"Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum (JPU). Menguatkan putusan Tipikor pada PN Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2026 atas nama terdakwa Nazrul Hapis yang dimohonkan banding tersebut," ucap Ketua Majelis Hakim PT Medan, Serliwaty, dalam amar putusan bandingnya yang dilihat Mistar, Minggu (15/11/2026).

Hakim tinggi menetapkan agar Hapis tetap ditahan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Hapis dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

PT Medan menyatakan perbuatan Hapis telah terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primer, Pasal 603 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Vonis pengadilan mirip dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Langkat, yakni 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp50 juta subsidair enam bulan penjara, serta UP Rp387 juta subsidair 1,5 tahun penjara.

Menurut jaksa, perbuatan Nazrul telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

JPU dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa Hapis melakukan korupsi dana desa dalam kurun tahun 2022-2024. Kata jaksa, Hapis menggunakan dana desa untuk menguntungkan diri sendiri, membayar kuasa hukum guna membelanya dalam permasalahan atau keributan yang terjadi di Desa Serapuh Asli, membayar sewa rumah yang ditempatinya, dan membiayai kehidupan selingkuhannya. (hm02)