Thursday, November 19, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Kapolres dan Wakapolres Tebing Tinggi Dilaporkan ke Propam, Diduga Rekayasa Penangkapan Narkoba

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 20.09 WIB
kapolres_dan_wakapolres_tebing_tinggi_dilaporkan_ke_propam_diduga_rekayasa_penangkapan_narkoba

Prof. Ali Yusran Gea (kanan) dan Pahala Sitorus (tengah), tim kuasa hukum Raja Ananta Sitorus, saat berada di Polda Sumut. (Foto: Matius/MISTAR.ID)

Medan, MISTAR.ID (19/11/2026) – Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hotmartua Ambarita, Wakapolres Tebing Tinggi Kompol Muhammad Haris Sihite, serta sejumlah anggotanya dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara (Sumut).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan rekayasa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Raja Ananta Sitorus dalam kasus dugaan kepemilikan narkotika jenis baru berupa obat keras etomidate dalam vape getar.

Pahala Sitorus, ayah sekaligus kuasa hukum Raja Ananta Sitorus, mengatakan pihaknya menduga penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Ananta merupakan bentuk rekayasa hukum atau cipta kondisi yang dilakukan Kapolres, Wakapolres Tebing Tinggi, beserta anggotanya pada 12 November 2026.

Menurutnya, dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan. Salah satunya, penangkapan Ananta dilakukan oleh dua orang yang disebut sebagai ajudan Kapolres dan Wakapolres Tebing Tinggi.

Selain itu, barang bukti berupa vape getar disebut tidak ditemukan langsung dari tubuh Ananta, melainkan dari meja penjual sate di lokasi penangkapan.

“Kami menganggap penangkapan itu merupakan rekayasa kasus. Karena sebelum penangkapan berlangsung, salah satu dari ajudan tersebut meminta ataupun menyuruh-nyuruh klien kami untuk membeli narkoba tersebut bentuk vape getar. Klien kami tidak mau, namun tiba-tiba dia dibawa ke mobil dan ditodong menggunakan pistol, sementara vape getar itu diduga diambil dari meja tukang sate. Bukan dari tangan ataupun badan klien kami, kemudian barang bukti yang mereka katanya narkoba itu tidak ditujukan saat penangkapan dan langsung dikantongi mereka,” ujar Pahala Sitorus, Kamis (19/11/2026), di Bid Propam Polda Sumut.

Selain itu, Pahala mengatakan berdasarkan penelusuran timnya, dua anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Raja Ananta Sitorus merupakan ajudan Kapolres dan Wakapolres Tebing Tinggi, bukan anggota tetap Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum mempertanyakan urgensi keterlibatan kedua ajudan tersebut dalam penangkapan, terlebih karena diduga terdapat upaya undercover buy atau pembelian terselubung.

Pahala menambahkan, kedatangan mereka ke Bid Propam Polda Sumut bukan hanya untuk membuat laporan pengaduan baru, tetapi juga mempertanyakan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan pada 16 November 2026.

“Hari ini kami dari tim kuasa hukum mendatangi Bid Propam Polda Sumatera Utara untuk mempertanyakan tindak lanjut pengaduan kami yang kami laporkan pada 16 November lalu. Pada waktu itu kami telah melaporkan Hotmartua Ambarita selaku Kapolres Tebing Tinggi dan dua ajudannya serta beberapa anggota kepolisian lainnya dari Sat Narkoba, yang totalnya berjumlah sembilan orang. Hari ini kami melaporkan kembali saudara Hotmartua Ambarita selaku Kapolres dan saudara Haris Sihite selaku Wakapolres dalam hal pelanggaran etik yang dilakukan ketika konferensi pers terkait perkara Raja Ananta Sitorus,” terangnya.

Pahala mempersoalkan pernyataan Wakapolres Tebing Tinggi dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Saat itu, Wakapolres disebut menyampaikan bahwa Raja Ananta Sitorus berstatus sebagai pengedar dan kasusnya masih dalam pendalaman.

Menurut Pahala, pernyataan tersebut berpotensi menggiring opini publik karena status Ananta sebagai pengedar seolah-olah telah dipastikan, padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Dia sudah menyatakannya sebagai pengedar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam konferensi persnya dia juga belum memegang hasil uji Laboratorium Forensik Polda Sumut. Apakah barang bukti yang diamankan positif mengandung etomidate atau tidak. Tapi dia dengan percaya dirinya mengatakan bahwasanya Raja Ananta Sitorus statusnya sebagai pengedar. Seharusnya dia harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan komunikasinya terhadap rekan-rekan media pada saat itu,” terangnya.

Sementara itu, Prof. Ali Yusran Gea, yang juga merupakan anggota tim kuasa hukum Raja Ananta Sitorus, mempersoalkan pernyataan Polres Tebing Tinggi dalam konferensi pers yang menyebutkan adanya peristiwa tertangkap tangan saat penangkapan kliennya.

Menurut Prof. Ali, konsep tertangkap tangan harus dipahami terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia merujuk Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur pengertian tertangkap tangan.

“Namun, sesungguhnya peristiwa ini diduga bukan merupakan tertangkap tangan. Karena dari aspek historis maupun teori kausalitas atau hubungan sebab akibat, tidak ada riwayat yang menunjukkan adanya motif dari penyelidik atau oknum polisi yang melakukan penangkapan terhadap tersangka Raja Ananta Sitorus terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis baru (pod getar),” terangnya di Polda Sumut.

Pihaknya juga meyakini keterangan Raja Ananta Sitorus berbanding terbalik dengan kronologi peristiwa hukum yang disampaikan Polres Tebing Tinggi dalam konferensi pers.

Tim kuasa hukum menilai, dalih tertangkap tangan yang disampaikan Polres Tebing Tinggi diduga merupakan upaya menciptakan keadaan atau cipta kondisi oleh oknum polisi. Pasalnya, sebelum penangkapan berlangsung, salah satu ajudan disebut sempat berulang kali menyuruh Raja Ananta Sitorus membeli pod getar.

Selain itu, tim kuasa hukum mengaku menemukan fakta bahwa tidak terdapat riwayat pengembangan kasus maupun upaya undercover buy dalam peristiwa tersebut.

“Ini yang harus teman-teman ketahui, publik juga, bahwa tidak ada peristiwa pidana pokok dalam hal tertangkap tangan terhadap klien kami, Raja Ananta. Kemudian, kalau memang ada perintah dari atasan untuk melakukan penangkapan, tentu ada kausalitasnya. Ada alasan-alasannya untuk memerintahkan seorang penyidik melakukan penangkapan. Kami datang ke Bid Propam agar peristiwa ini tidak melebar ke mana-mana. Karena kami menduga ada rekayasa hukum terhadap penangkapan atau tertangkap tangan klien kami, Raja Ananta. Kalau memang ada penyelidikan atau pengembangan penyelidikan, maka itu harus ada perintah penangkapan,” ujarnya mengakhiri.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan mengatakan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi mengenai laporan tersebut.

“Kami akan mengecek dulu ya. Apakah benar ada laporan tersebut,” ujar Kombes Ferry Walintukan singkat.