Jakarta , MISTAR.ID
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui satuan tugas (Satgas) sawit untuk menghilangkan pajak dan biaya perizinan lainnya pada perkebunan kelapa sawit rakyat.
Hal itu dikirimkan kepada Sultan untuk meningkatkan partisipasi petani kelapa sawit di daerah dalam memberikan laporan luas lahan perkebunannya kepada satgas kelapa sawit.
Sultan menyatakan dalam keterangan resminya, “Kami minta niat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara melalui industri kelapa sawit tidak justru membebani masyarakat petani kelapa sawit. Satgas kelapa sawit tentu memiliki tujuan yang baik bagi tata kelola kelapa sawit masyarakat petani.” Selasa (4/7/23),
Sultan mengakui bahwa ada potensi besar untuk penerimaan negara dari subsektor perkebunan kelapa sawit. Namun, masalahnya tidak ada di sektor hulu, apalagi di perkebunan kelapa sawit rakyat.
Baca juga :Â Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Pandjaitan Jadi Bos Satgas Sawit
Sultan menyatakan bahwa petani yang mengelola 6,9 juta hektar lahan perkebunan sawit rakyat belum sepenuhnya menerima penghargaan negara, terutama karena sawit tidak lagi menjadi komoditas penerima pupuk subsidi dan hak peremajaan sawit rakyat masih mandek.
Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, ini karena produktivitas perkebunan kelapa sawit kita sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di sisi lain, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari subsektor perkebunan kelapa sawit.
Diketahui bahwa presiden membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Nomor 9 Tahun 2023 untuk menangani dan meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit serta untuk menyelesaikan dan mengembalikan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. (TIMESINDONESIA/hm19)
