Jakarta, MISTAR.ID
Bank Indonesia mengatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali, yang tercatat sebesar 404,9 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (14/3/23), mengatakan pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy). “Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta,” ujarnya.
Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.
Baca Juga:Utang Luar Negeri RI Capai 408,5 Miliar Dolar AS
Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 30,3 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen. Struktur ULN Indonesia yang sehat juga ditunjukkan oleh ULN yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.
Pada Januari 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat.
Baca Juga:Pembelian Alutsista TNI Bakal Gunakan Utang Luar Negeri
Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,3 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4 persen).
Baca Juga:Utang Indonesia Tembus Rp7.040 Triliun
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN pemerintah,” ujarnya.
Sementara posisi ULN swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen (yoy). Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy).
Pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi 3,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,2 persen terhadap total ULN swasta.
Baca Juga:5 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Amerika Serikat
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.(antara/hm15)
