Jakarta, MISTAR.ID – MSCI membuka konsultasi dengan pelaku pasar terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market (pasar negara berkembang) menjadi Standalone Market (pasar mandiri).

Jika usulan tersebut disetujui, pasar saham domestik berpotensi menghadapi tekanan, terutama akibat berkurangnya eksposur investor institusional global dan keluarnya dana asing.

Keputusan final MSCI dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. Lembaga penyedia indeks global itu menilai reformasi pasar saham Indonesia belum memperlihatkan kemajuan yang konsisten.

"MSCI akan mengumumkan keputusan final paling lambat akhir Juni 2027 dan dapat memberikan pembaruan sementara mengenai masukan dari pelaku pasar selama periode konsultasi," pengumuman MSCI, Jumat (16/10/2026).

Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji, menilai perubahan status tersebut dapat berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Dampaknya mencakup aliran dana asing, likuiditas perdagangan, volatilitas harga saham, hingga persepsi investor global terhadap risiko investasi di Indonesia.

"Pasalnya, perubahan tersebut berpotensi mengurangi eksposur saham Indonesia dalam portofolio investor institusional internasional yang menggunakan indeks MSCI Emerging Markets sebagai acuan," ujar Nafan, dilansir dari CNN Indonesia.

Menurut Nafan, penyesuaian portofolio oleh investor secara bersamaan dapat memicu tekanan jual. Saham-saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot signifikan dalam indeks dan kepemilikan asing tinggi, termasuk saham perbankan besar, berpotensi paling terdampak.

Tekanan tersebut juga dapat meningkatkan volatilitas dan risiko koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terutama jika terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah serta arus keluar modal asing yang berkelanjutan.

"Besarnya dampak tetap bergantung pada keputusan final MSCI, jadwal implementasi, dan kemampuan investor domestik menyerap tekanan jual tersebut," jelasnya.

Nafan menilai rencana perubahan klasifikasi langsung menjadi Standalone Market, bukan Frontier Market, menunjukkan bahwa persoalan utama pasar modal Indonesia bukan terletak pada ukuran kapitalisasi atau kedalaman pasar. Perhatian MSCI lebih mengarah pada kualitas tata kelola dan tingkat investabilitas saham Indonesia.

Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi struktur kepemilikan saham yang belum transparan, konsentrasi kepemilikan yang tinggi, dugaan perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mengganggu pembentukan harga, serta belum terlihatnya bukti penegakan hukum yang memadai.

Rencana reformasi bursa, termasuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen, juga dinilai belum memperlihatkan hasil yang konsisten.

"Ini menjadi peringatan serius bahwa reformasi pasar modal Indonesia selama ini belum cukup meyakinkan investor institusional global dari sisi implementasi dan hasil nyata. Bukan berarti seluruh upaya reformasi yang telah dilakukan gagal, tetapi pengumuman kebijakan dan perubahan regulasi saja tidak cukup untuk mempertahankan kepercayaan pasar," tegasnya.

Ia menambahkan, investor global membutuhkan bukti nyata bahwa kepemilikan saham semakin transparan, free float benar-benar mencerminkan saham yang tersedia untuk diperdagangkan, manipulasi pasar ditindak secara konsisten, serta mekanisme pembentukan harga berjalan secara wajar.

Karena itu, Nafan menilai Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan terukur agar hasil reformasi dapat diverifikasi oleh investor internasional.

Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai tenggat keputusan pada akhir Juni 2027 masih memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki kondisi pasar modal.

"Dimungkinkan terjadi pembatalan jika terdapat perbaikan. Sementara itu, status Indonesia saat ini dalam fase pembekuan," kata Herditya.

Meski masih ada peluang pembatalan, Herditya mengingatkan bahwa penurunan klasifikasi dapat memicu arus keluar dana asing dari pasar modal Indonesia.

"Kalau hal tersebut terjadi, maka akan memicu outflow dari Indonesia dan diharapkan SRO dapat menyegerakan reformasi pasar modal," tuturnya. (cnn)