Medan, MISTAR.ID

Fenomena shrinkflation atau pengurangan ukuran produk dengan harga tetap mulai menghantui pasar kuliner di Sumatra Utara (Sumut). Hal ini dipicu lonjakan harga plastik kemasan 70 hingga 80 persen sejak April 2026 akibat gangguan pasokan bahan baku petrokimia (nafta) dari Timur Tengah.

Pengamat Ekonomi UINSU, Sunarji Harahap, menjelaskan golongan yang paling terkena imbas naiknya harga plastik adalah produsen makanan dan minuman, terutama UMKM.

Menurut Sunarji, produsen biasanya akan menghindari kenaikan harga secara langsung untuk menjaga loyalitas konsumen. Sebagai gantinya, mereka memilih mengurangi isi atau mengecilkan ukuran kemasan.

"Jika harga plastik naik signifikan, produsen makanan dan minuman cenderung melakukan shrinkflation terlebih dahulu. Namun, dengan lonjakan harga plastik hingga 80 persen saat ini, produsen terpaksa mengambil langkah kombinasi, yaitu mengurangi ukuran sekaligus menaikkan harga jual secara bertahap," kata Sunarji, Rabu (8/4/2026).

Situasi ini sangat kritis bagi UMKM di Sumut yang memiliki margin keuntungan tipis. Kenaikan biaya plastik mulai dari kantong kresek, botol, hingga standing pouch menciptakan efek domino pada harga bahan pokok.

Sunarji memprediksi lonjakan harga plastik akan menjadi penyumbang signifikan terhadap kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode April hingga Mei 2026.

"Kenaikan harga plastik dapat memicu gelombang inflasi baru karena plastik adalah input di hampir seluruh rantai pasok. Pembentukan harga di tingkat produsen kini mulai mengabaikan hukum supply and demand karena terbebani tingginya Harga Pokok Produksi (HPP)," ucapnya.

Meski harga plastik konvensional mahal, transisi ke kemasan ramah lingkungan (biodegradable) dinilai masih sulit dilakukan secara massal oleh UMKM karena faktor biaya yang masih tinggi. Saat ini, pelaku usaha lebih cenderung beralih ke kemasan kertas atau sistem reuse (penggunaan kembali).

Agar pergeseran ke kemasan hijau lebih cepat, Sunarji menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk menekan selisih harga agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi UMKM dari kebangkrutan, Sunarji menyarankan beberapa langkah strategis Pemda, yaitu memberikan bantuan subsidi plastik atau kemasan alternatif khusus bagi UMKM pangan.

Kemudian, mendorong BUMD dan Koperasi untuk menjadi penyedia kemasan dengan harga grosir yang terkendali. Selanjutnya, memantau rantai pasok untuk mencegah penimbunan stok plastik oleh spekulan, serta yang terakhir mendukung industri kreatif lokal untuk menciptakan kemasan alternatif dari bahan baku yang tersedia di Sumut, misalnya limbah perkebunan.

"Dengan kombinasi subsidi langsung dan pengawasan ketat, Pemda dapat meminimalisir dampak lonjakan harga bahan baku plastik terhadap harga pangan di pasar ritel," ujarnya. (hm20)