Pematangsiantar, MISTAR.ID - Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di Kota Pematangsiantar.

Seluruh upaya tersebut berlandaskan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Perwakilan TPID Kantor Perwakilan (KPw) BI Pematangsiantar, Nanda Perdana, mengatakan pengawasan dan intervensi terus dilakukan. Tim rutin memantau harga, memperkuat sistem peringatan dini, serta menggelar pasar murah dan operasi pasar di berbagai lokasi.

Kerja sama antardaerah juga terus diperkuat agar rantai pasok pangan tetap terjaga. “Di Pematangsiantar, kami manfaatkan Toko Pengendalian Inflasi (TOPPIS), fasilitasi cold storage, dan terus ngobrol aktif sama distributor juga pelaku usaha di wilayah sentra produksi,” kata Nanda, Rabu (14/10/2026).

Nanda menegaskan, seluruh langkah tersebut bukan hanya untuk merespons kenaikan harga secara mendadak, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan.

Kondisi pasar di Pematangsiantar masih menghadapi sejumlah tantangan. Daerah ini masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, sementara kondisi cuaca yang tidak menentu, hasil panen yang berfluktuasi, serta tingginya biaya logistik kerap memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID rutin turun ke pasar guna memeriksa harga secara langsung, berkoordinasi dengan dinas terkait, serta berdiskusi dengan pedagang dan distributor.

“Dari pantauan langsung, gerak pasokan dan ancaman kenaikan harga bisa ketahuan lebih cepat. Kalau ada tanda-tanda harga mau naik, distribusi kita perbaiki atau langsung tambah stok,” jelas Nanda.

Terkait pembagian tugas, TPID berfokus pada analisis data, koordinasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan. Sementara itu, pengawasan langsung dan penegakan aturan di lapangan tetap menjadi tugas instansi teknis terkait.

Upaya pengendalian inflasi tersebut juga melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah, BI, Perum Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya rutin berkoordinasi. BI berperan dalam penyediaan data dan analisis, sedangkan pemerintah daerah bersama dinas teknis melakukan tindakan di lapangan.

Selain pengawasan inflasi, BI dan TPID Pematangsiantar kini juga memberi perhatian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menyerap hasil pertanian dan produk lokal.

Namun, Nanda mengingatkan bahwa peningkatan permintaan bahan pangan akibat program MBG harus diimbangi dengan kesiapan rantai produksi dan distribusi di daerah. Hal ini penting agar pelaksanaan program tersebut tidak memicu kenaikan harga pangan di pasar umum.

Karena itu, BI dan TPID mulai menjajaki kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dinas teknis untuk memetakan kebutuhan bahan baku MBG dan menyesuaikannya dengan kapasitas produksi lokal.

Nanda juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mengaitkan setiap kenaikan harga pangan dengan program MBG. Menurutnya, fluktuasi harga dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca, biaya produksi, distribusi, hingga pola konsumsi masyarakat.

Ke depan, BI Pematangsiantar bersama TPID akan terus mengawal pelaksanaan program pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa khawatir terhadap lonjakan harga. (hm25)