Medan, MISTAR.ID

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rudy Rahmaddi, mengungkapkan kinerja pelaksanaan APBN di Sumut menunjukkan capaian yang sangat optimal hingga 28 Februari 2026.

Realisasi belanja negara tercatat mengalami lompatan signifikan mencapai Rp12,78 triliun atau tumbuh sebesar 42,61 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rudy Rahmaddi, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJBC Sumut, menjelaskan dari sisi pendapatan dan hibah, Sumut berhasil merealisasikan Rp3,84 triliun atau sekitar 9,21 persen dari target, dengan pertumbuhan mencapai 27,97 persen.

Ia menekankan sinergi antarinstansi di bawah Kementerian Keuangan terus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah APBN berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kinerja realisasi APBN di Provinsi Sumut pada bulan Februari 2026 ini sangat optimal. Belanja negara kita sudah terealisasi sebesar Rp12,78 triliun, didorong oleh akselerasi belanja pusat dan transfer ke daerah yang tumbuh cukup tinggi,” kata Rudy, Rabu (1/4/2026).

Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2,03 triliun, yang mencakup belanja pegawai senilai Rp1,51 triliun untuk gaji, tunjangan kinerja, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara.

Rudy juga menyoroti kinerja belanja modal yang tumbuh luar biasa hingga empat kali lipat dibandingkan tahun lalu menjadi Rp73,15 miliar untuk mendanai berbagai program prasarana strategis, infrastruktur konektivitas, hingga program wajib belajar 13 tahun.

“Pendorong utama belanja di Sumatera Utara berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp10,75 triliun atau tumbuh 47,34 persen secara tahunan,” ucapnya.

Rudy menjelaskan percepatan ini merupakan dampak positif dari terbitnya PMK Nomor 102 Tahun 2025 yang memberikan relaksasi penyaluran dokumen syarat transfer guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera Utara.

“Di sektor permodalan, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,24 triliun kepada 38.275 debitur, dengan sektor pertanian dan kehutanan sebagai penerima manfaat terbesar senilai Rp1,03 triliun,” ujarnya.

Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga tersalurkan sebesar Rp302,44 miliar yang mayoritas mengalir ke sektor perdagangan besar dan eceran di seluruh pelosok provinsi.

Terkait penerimaan negara, pajak menyumbang Rp2,9 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai mencatatkan realisasi Rp439,52 miliar.

Rudy memberikan catatan mengenai bea keluar yang terkontraksi akibat penurunan harga referensi CPO serta penurunan cukai hasil tembakau sebesar 44 persen karena turunnya produksi dan permintaan pasar.

“Namun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap terjaga di angka Rp469,89 miliar, yang didukung oleh perbaikan layanan pada unit-unit Badan Layanan Umum (BLU),” tuturnya.

Optimalisasi aset negara juga menunjukkan kinerja positif melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor aset, piutang, dan lelang yang mencapai Rp7,6 miliar.

Rudy menekankan tingginya minat masyarakat terhadap lelang eksekusi hak tanggungan dan pengelolaan barang rampasan menjadi bukti efektivitas pengelolaan kekayaan negara di Sumut demi menjaga stabilitas penerimaan negara. (hm25)