Jakarta, MISTAR.ID - Sebanyak 996.200 ton beras akan dibagikan secara gratis kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahap dua. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan beras akan diberikan pada Agustus 2026.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan skema distribusi beras gratis telah ditetapkan. Pelaksanaannya akan dimulai setelah anggaran yang dibutuhkan tersedia.

"Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan di bulan Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis,” kata dia dikutip dari KompasTV, Rabu (15/7/2026).

“Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog," sambung Ketut.

Dia menuturkan, bantuan pangan tahap kedua tersebut masih menunggu proses reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah anggaran masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional, penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan akan segera diterbitkan.

"Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang direviu oleh Kementerian Keuangan,” tutur Ketut.

“Dan kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," imbuh dia.

Ketut menyebutkan, seluruh penyaluran bantuan pangan tahap pertama hampir selesai. Saat ini, realisasinya telah mencapai 99,7 persen dengan bantuan telah diterima oleh 33,14 juta KPM. Secara volume, bantuan yang telah disalurkan mencapai 664.880 ton beras dan 132.970 kiloliter minyak goreng.

Sementara itu, sisa sekitar 0,3 persen penyaluran yang belum terealisasi, berada di wilayah Papua serta sebagian daerah di Sumatera dan Sulawesi.

Adanya tambahan alokasi pada tahap kedua, total bantuan pangan beras yang bakal disalurkan pada 2026 sejauh ini, diproyeksikan mencapai 1,66 juta ton. Jumlah tersebut meningkat sekitar 133,8 persen dibandingkan realisasi bantuan pangan sepanjang 2025 yang mencapai 710.780 ton.

Menurut Ketut, penyaluran hampir satu juta ton beras secara langsung kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pembelian beras di pasar. Dengan begitu, program tersebut dapat membantu menahan kenaikan harga dan menjaga inflasi pangan.

"Bayangkan 33 juta KPM kali 3 bulan berarti hampir satu juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen,” tutur Ketut dilansir dari Kontan, Rabu (15/7/2026).

“Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," sambung dia.

Pemerintah juga akan mengombinasikan program bantuan pangan beras dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras serta Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. (Kompas)