Medan, MISTAR.ID

Langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi pendidikan nasional menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Surat dari Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dikirim menyusul tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang dipicu keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan karena suara mahasiswa dan masyarakat dianggap tidak didengar oleh pemerintah.

Menanggapi hal itu, Pengamat Sosial dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Agus Suriadi, menyebut pernyataan Ketua BEM UGM ini muncul dalam situasi yang sangat sensitif setelah tragedi bunuh diri siswa di NTT. Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan dampak serius dari kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak dan pendidikan.

Salah satu poin utama yang disampaikan Tiyo, lanjut Agus, adalah pernyataan bahwa tragedi tersebut telah meruntuhkan pencapaian statistik yang selama ini dipamerkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah mempresentasikan keberhasilan, yang dianggap tidak mencerminkan realitas di lapangan,” katanya kepada Mistar, Kamis (19/2/2026).

Menurut Agus, Tiyo juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam menetapkan prioritas kemanusiaan. Kasus siswa yang tidak mampu membeli alat sekolah hingga berujung pada bunuh diri dinilai menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak.

Selain itu, terdapat kritik tajam terhadap anggaran pendidikan yang dianggap disalahgunakan untuk kebijakan populis yang tidak efektif. Menurut Agus, hal tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

“Oleh karenanya, Tiyo meminta bantuan UNICEF untuk menyampaikan kritik kepada Presiden. Ini menunjukkan bahwa ia merasa suara mahasiswa dan masyarakat tidak didengar oleh pemerintah,” ujarnya.

Agus menilai pernyataan Ketua BEM UGM tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran sosial di kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap isu pendidikan dan hak anak. Kesadaran ini, menurutnya, berpotensi memicu gerakan yang lebih luas untuk menuntut perubahan kebijakan.

“Kritik yang disampaikan dapat menambah tekanan pada pemerintah agar lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan pendidikan. Ini juga dapat mempengaruhi citra publik pemerintah di mata masyarakat,” tuturnya.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pernyataan yang tegas dan emosional tersebut dapat memicu reaksi beragam dari publik, mulai dari dukungan hingga penolakan, yang menunjukkan adanya polarisasi pandangan masyarakat terhadap pemerintah.

Agus mengatakan bahwa pernyataan Tiyo Ardianto merupakan seruan mendesak untuk kembali memperhatikan hak-hak anak dan pendidikan di Indonesia.

“Dengan menyoroti kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar, ia mengajak semua pihak untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang ada. Ini juga menunjukkan pentingnya peran mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi perubahan sosial dan politik,” ucapnya.

Diketahui, selang beberapa saat setelah menyuarakan hal ini, Tiyo Ardianto disebut mengalami teror, ancaman penculikan hingga penguntitan. (hm25)