Sekolah Tetap Tatap Muka di Tengah Situasi Krisis Global

Ilustrasi sekolah tatap muka. (Foto: Istimewa)
Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan proses belajar mengajar harus tetap berjalan optimal melalui pembelajaran tatap muka meski di tengah situasi krisis global.
Dalam keterangannya di laman resmi Kemenko PMK, Selasa (24/3/2026), Pratikno menyampaikan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026.
Menurut Pratikno, Presiden menekankan bahwa krisis global harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi nasional, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Khusus di bidang pendidikan, penting untuk menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa dan semakin optimal, serta tidak menimbulkan learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran diutamakan tetap dilakukan secara luring,” ujar Pratikno.
Baca Juga: Sekolah Daring Kembali Digulirkan April 2026? Ini Kaitannya dengan Penghematan Energi Nasional
Ia menjelaskan, opsi pembelajaran hybrid yang menggabungkan luring dan daring sempat dibahas lintas kementerian. Namun, saat ini pembelajaran daring dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Pratikno menambahkan, pemerintah tengah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Melansir dari Detikcom, selain sektor pendidikan, pemerintah juga mendorong percepatan transformasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi layanan publik.
Langkah efisiensi tersebut antara lain memangkas perjalanan dinas non-esensial, mengoptimalkan rapat secara daring, serta menerapkan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara yang lebih cerdas dan efisien,” kata Pratikno. (hm25)
BERITA TERPOPULER























