Jakarta, MISTAR.ID

Universitas Indonesia (UI) terdampak kebijakan efisiensi anggaran setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan pemangkasan belanja APBN sebesar Rp306,7 triliun.

Salah satu langkah yang diambil UI adalah menghentikan langganan beberapa jurnal ilmiah serta melakukan efisiensi pada penggunaan air dan listrik di lingkungan kampus.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menerbitkan Surat Edaran SE-551/UN2.R/KEU/2 pada 18 Februari 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendikti Saintek Nomor 4 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam surat tersebut, UI memutuskan untuk tidak memperpanjang tiga database jurnal, yaitu:

1. Online Database Group Society Journals (Emerald, Oxford, dan SAGE)
2. Online Database Group Springer Nature
3. Online Database Westlaw

Keputusan ini menuai protes dari Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Unsur Mahasiswa, yang menilai kebijakan tersebut merugikan akses akademik mahasiswa dan dosen. Mereka menyampaikan keberatan melalui akun media sosial X, menyoroti pentingnya jurnal ilmiah dalam mendukung riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pengamat pendidikan, Totok Amin Soefijanto, juga mengkritik langkah UI yang dianggap kontraproduktif terhadap kemajuan riset di Indonesia. Menurutnya, jurnal-jurnal seperti Emerald dan Oxford bukan sekadar referensi akademik, tetapi juga sumber inspirasi riset dan landasan perumusan kebijakan pemerintah.

"Biaya langganan memang tinggi, tetapi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian akibat riset yang tidak berbasis pada sumber informasi ilmiah berkualitas," ujar Totok.

Totok menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan secara "membabi buta" tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia. Meski demikian, ia mendukung kebijakan penghematan energi di lingkungan UI sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesadaran akan efisiensi sumber daya.

"Pemimpin bangsa harus memiliki visi jangka panjang dalam investasi pendidikan. Jika hanya berfokus pada penghematan nominal dalam satu periode pemerintahan, maka sektor pendidikan akan selalu menjadi korban pemangkasan anggaran," tuturnya. (kcm/hm25)