Pematangsiantar, MISTAR.ID
Tak sampai sepekan ke depan, masyarakat dunia merayakan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang.
Di hari yang sama, ada momen penting bagi Indonesia yang akan menggelar pesta demokrasi, pada 14 Februari 2024. Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 terdiri dari memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Negara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika hadir dalam wujud program bantuan sosial (bansos), sebagai bagian dari rangka perlindungan sosial. Sasaran bansos bagi masyarakat miskin, pemerintah berkomitmen ingin menuntaskan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia.
Baca juga:Polemik Politisasi Bansos, Lurah dan Camat di Siantar Diperiksa Bawaslu
Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dengan kebijakannya telah menyiapkan sejumlah program bantuan di awal tahun 2024. Di antaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, bansos beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Namun, dampak bansos itu kerap mendapat sorotan dari masyarakat itu sendiri. Mengingat di waktu-waktu dekat Pemilu 2024, program negara itu rentan dipolitisasi. Bahkan disebut-sebut mampu menarik suara masyarakat.
Hal itu tidak terlepas dari sejumlah temuan bansos oleh masyarakat, yang menyelipkan ajakan-ajakan atau gambar pasangan calon (paslon) dari partai tertentu. Tak terkecuali pada masyarakat Kota Pematangsiantar.
7 Februari 2024 semisal, warga Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, mendatangi Kantor Lurah mereka. Di sana, sejumlah masyarakat yang didominasi kaum emak-emak itu meminta penjelasan lantaran tidak mendapat undangan untuk menerima bansos beras, program pemerintah melalui Kantor Pos.
Baca juga:Bansos Diduga Ditunggangi Parpol, KPU Tidak Berwenang Mengawasi
Padahal Jokowi telah menegaskan, bahwa bantuan pangan beras telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023. Dan akan terus disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga bulan Maret 2024.
Kata warga Kelurahan Bah Sorma, undangan pembagian beras disebut-sebut turut melampirkan kartu nama pasangan calon (caleg) tertentu. Warga pun mengaku kecewa dengan cara-cara yang dianggap mengintimidasi.
“Bagaimana tanggapan pak Lurah tentang permintaan kami bahwa warga siap mengambil undangan dari sini. Karena kami ragu mengambil dari relawan atau siapapun, karena diintimidasi untuk memilih partai tertentu,” tanya warga setempat, B Siregar.
Selain bansos, Siregar juga menyinggung, soal pemberhentian beberapa Ketua Rukun Tetangga (RT) tanpa surat di wilayah Kelurahan Bah Sorma. Sama halnya dengan pengangkatan Ketua RT yang baru secara mendadak.
Baca juga:DPRD Siantar Akan Panggil Dinsos Soal Dugaan Intimidasi ke Penerima Bansos
Warga Blok III dan sejumlah warga lainnya mengaku, melakukan penolakan undangan pengambilan beras dari relawan lantaran diminta memilih caleg sesuai dengan kartu nama dan partainya. Begitu juga dengan dugaan pemberhentian beberapa Ketua RT, juga dikarenakan harus memilih.
Berangkat dari permasalahan itu, sejumlah warga Kelurahan Bah Sorma akan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pematangsiantar.
