Pematang Siantar, MISTAR.ID
Belakangan ini gencar diisukan salah satu partai politik diduga menunggangi bantuan sosial beras yang akan dibagikan kepada masyarakat. Alhasil, informasi tersebut mendapat respon dari sejumlah pihak.
Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Untuk Perubahan (Gemuruh) bahkan telah tiga kali berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Pematang Siantar. Terbaru, mereka juga melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu.
Sekaitan hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Siantar, Roy Marsen Simarmata mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pembagian sembako.
Baca juga:Â Polisi Siap Amankan Proses Pemungutan Suara di 3.052 TPS di Simalungun
KPU, lanjut Roy bertugas memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
“Sembako tersebut dari pemerintah, kami tidak punya kewenangan mengawasi,” kata Roy, Minggu (4/2/24), saat Dialog Pemilu 2024 dengan organisasi mahasiswa di Jalan Pdt J Wismar Saragih.
Hingga saat ini KPU memastikan kesiapan menjelang pencoblosan sudah 90 persen. Seluruh logistik yang akan digunakan 14 Februari 2024 nanti telah diterima.
“Tentang kebocoran surat suara itu sudah diganti dan KPU memastikan bahwa surat suara itu tidak rusak yang artinya surat suara di Pematang Siantar dijamin atau diawasi dengan ketat,” ujarnya.
Baca juga:Â Anggota DPRD, Caleg hingga Camat Dilaporkan ke Bawaslu Kota Siantar
Roy juga menjawab terkait perangkat desa/kelurahan yang juga merangkap sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Ia memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dalam hal tersebut.
“Tidak ada larangan perangkat desa menjabat juga sebagai petugas penyelenggara contohnya KPPS, PPS dan PPK,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Siantar Martoba Iptu Riswan memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan melekat terhadap kotak suara. Kepolisian, kata Riswan menjamin keamanan surat suara hingga selesai.
“Diawasi dengan ketat sampai saatnya nanti pengumpulan surat suara, dijaga ketat,” katanya. (Gideon/hm22)
