Jakarta, MISTAR.ID
MenPAN-RB Azwar Anas mengaku Presiden Jokowi saat ini sedang fokus mewujudkan aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dengan demikian, kedepannya KTP cetak tidak ada lagi dan diganti dengan identitas kependudukan digital (IKD) yang bisa ditunjukkan melalui ponsel.
Untuk diketahui, SPBE ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 membangun kemampuan untuk implementasi di govtech dan fokus integrasi layanan. Dalam hal ini, pemerintah berfokus pada 9 layanan prioritas. Salah satunya adalah IKD.
Anas mengaku, tidak semua yang direncakan ini selesai dengan cepat. Namun yang paling diutamakan adalah terkait identitas digital dasar, digital ID, seperti KTP. Diharapkan tahun depan bisa tuntas, sehingga KTP dapat difungsikan lewat smartphone.
“Namun untuk masyarakat yang belum memiliki HP bisa tetap menggunakan KTP cetak ,” kata Azwar pada Jumat (29/12/23).
Hal yang difokuskan dalam SPBE, kata Anas, termasuk mengenai platform pertukaran data. Selama ini kementerian dan lembaga sudah memiliki data lengkap, tapi belum optimal pemanfaatannya.
“Data exchange, karena selama ini setiap kementerian lembaga kaya data, namun tak bertukar maka manfaatnya belum optimal untuk masyarakat,” ucapnya.
Dia mengatakan Jokowi juga meminta agar layanan pembayaran digital dimaksimalkan. Azwar menilai hampir semua kementerian sudah menggunakan layanan tersebut.
Kemudian Presiden meminta portal layanan satu data dapat digunakan sehingga kedepannya tak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan.
Baca juga:Â Pengamat: Beri Identitas atau KTP ke Pengungsi Bukan Solusi
Contohnya adalah di Estonia. Bagimana cara melahirkan langsung, bagaimana soal menikah, dan asuransi. “Jadi langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh Bapak Presiden,” ucapnya.
Selain itu, portal administrasi pemerintahan menjadi fokus Jokowi. Azwar menyebutkan hal itu untuk memperpendek sistem di pemerintahan.
“Jadi nanti sistem keuangan, sistem pemerintahan tidak lagi banyak. Kemarin SIPD sudah kita resmikan. Dari 500 lebih layanan cukup satu layanan,” ucapnya.
Sementara itu, layanan lainnya ialah SIM online, bantuan sosial di Kemensos, kesehatan, hingga pendidikan. Azwar mengatakan 9 layanan itu akan berdampak besar jika sudah diimplementasikan.
“Kalau 9 layanan sudah didigitalkan, ini dampaknya akan sangat besar sekali,” ujarnya.
