Medan, MISTAR.ID
Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha meminta masyarakat tetap waspada terhadap penipuan lowongan kerja di sektor online scam dan judi online yang dipekerjakan ke luar negeri. Sebab, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus meningkat.
Judha menambahkan hingga kini pihaknya bekerjasama dengan seluruh aparat di Pemprov dan Pemda membahas langkah-langkah penanganan korban, penegakan hukum dan pencegahan.
“Hari ini kita lakukan Public Awareness Campaign untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap modus-modus TPPO yang terkait dengan online scam,” kata Judha di kegiatan rapat koordinasi dan diskusi publik pencegahan TPPO di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Jalan Pangeran Diponegoro No 30, Jumat (16/6/23).
Baca juga: Rihana dan Rihani Ditetapkan Tersangka Kasus Penipuan
Lanjutnya, upaya peningkatan kesadaran agar masyarakat luas bisa membuat langkah pencegahan.
“Sekali lagi, kita menghadapi kasus sindikasi yang besar dan perlu upaya dari semua pihak. Bukan hanya pemerintah. Dari elemen masyarakat, kita harapkan bisa berpartisipasi melakukan langkah-langkah pencegahan secara aktif. Sehingga, trend kasus yang meningkat bisa kita turunkan di tahun depan,” jelasnya.
Judha membeberkan untuk kasus online scam dari tahun 2022 sebanyak 2.344 kasus. Untuk kasus TPPO yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri tahun 2022 mencapai 751 kasus. Artinya meningkat 100 persen bila dibandingkan 2021 sebanyak 360 kasus.
Baca juga: 5 Korban Penipuan Tiket Konser Coldplay Penuhi Panggilan Bareskrim Polri
“Adapun kendala kita untuk kasus online scam ini, pertama untuk proses perlindungan warga tentu harus mendapat informasi yang akurat. Pengaduan itu harus lengkap. Ini kendala utama,” jelasnya.
Kedua, kerjasama dengan otoritas setempat. Berdasarkan hukum internasional, Indonesia memiliki hukum terbatas untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan karena menjadi yurisdiksi hukum untuk otoritas setempat.
“Kemudian, terkait penegakan hukum tantangan yang kita hadapi adalah pihak keluarga atau korban enggan melaporkan siapa yang merekrut. Mereka segan karena perekrut biasanya keluarga terdekat atau tetangga sendiri. Makanya takut melaporkan. Ini menjadi tantangan utama,” jelasnya.
Baca juga: Warga Air Joman Asahan Masuk DPO Dugaan Penipuan dan Penggelapan
Ketiga, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Masih kata Judha, tingkat kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan dengan memberitahukan cara dan prosedur yang benar bagaimana berangkat ke luar negeri.
“Di Sumut ini banyak jalur tikus (ilegal) dari Kepri menuju Malaysia. Maka dari itu, kita tingkatkan monitoring terhadap perbatasan secara ketat,” bebernya.
Khusus untuk kasus online scam yang berangkat dari Kualanamu, pihaknya bekerjasama dengan Polda Sumut dan berhasil menganggalkan kasus TPPO beberapa waktu lalu.
Baca juga: Selama Mei, 242 WNI di Filipina Berhasil Diselamatkan dari Perdagangan Orang
“Kita sudah mampu melakukan langkah pencegahan berangkatnya satu pesawat ke Kamboja pada saat itu. Ini bentuk langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum oleh pihak Polri,” katanya lagi.
Di kesempatan yang sama, Wadir Ditreskrimum Polda Sumut, AKBP Alamsyah Hasibuan menjabarkan dari Januari 2023 Polda Sumut telah menangani sebanyak 10 kasus. Kasus terbanyak adalah kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang ingin diberangkatkan yaitu warga NTB, Lombok sebanyak 32 orang.
“Alhamdulillah kita dapat kerjasama karena fasilitas kita tidak punya. Namun dari Provinsi bersedia untuk memfasilitasi terkait masalah hunian sementara yang sebelumnya akan dikembalikan oleh BP2MI ke daerah asal,” tutur AKBP Alamsyah.
Dijelaskan AKBP Alamsyah, pihak kepolisian juga membutuhkan bantuan dari seluruh elemen terkait masalah ini. Masyarakat bisa menyampaikan informasi ke aparat desa, tingkat pedesaan atau tokoh-tokoh atau LSM saat melihat orang-orang yang dicurigai akan berangkat ke luar negeri.
“Perlu diperhatikan bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran. Kadang ada yang sudah tahu bahwa tidak benar berangkat memakai perahu. Tapi, masih mau juga berangkat. Kami dari Polri mohon dibantu mungkin bila mengetahui ada sejumlah orang yang ramai datang ke kampung kita atau berangkat ke luar negeri. Masyarakat bisa segera melaporkannya melalui perangkat desa,” pungkasnya. (Anita/hm20)
