Medan, MISTAR.ID
Polda Sumatera Utara angkat bicara soal enam Calon Siswa (Casis) Polwan Polda Sumut yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tes kesehatan Kejiwaan (Keswa). Polda Sumut menegaskan kalau penerimaan Bintara Polri TA 2023 di Polda Sumut sudah transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Bahwasannya proses seleksi itu dilakukan secara transparan dan terbuka, dari mulai pendaftaran sampai tahapan pengumuman. Baik itu tes administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, psikologi dan lain sebagainya,” kata Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (19/6/2023).
Menurut dia, tim seleksi penerimaan Bintara Polri TA 2023 di Polda Sumut sudah menjalankan SOP. Ia menyebutkan kalau tim yang sebelumnya memberikan penjelasan terhadap para Casis yang dinilai gugur dalam seleksi.
Baca juga:Â 6 Casis Polwan yang Gugur Menduga Ujian Penerimaan Bintara Tak Transparan
“Terkait dengan hal yang kemarin ada beberapa Casis, itu sudah dijelaskan. Pada prinsipnya siapapun yang dinyatakan tidak berhasil atau belum berhasil itu akan diberikan penjelasan oleh tim dan itu sudah dilakukan sesuai SOP dan sudah diberikan penjelasan dimana letak kekurangan kelemahan yang didapatkan oleh para Casis,” ungkap dia.
Katanya lagi, penilaian tes Keswa dalam penerimaan Bintara Polri di Polda Sumut dilakukan oleh para ahli kesehatan jiwa. “Terkait dengan proses nilai Keswa bahwa proses penilaian ini dilakukan oleh para ahli di bidangnya yaitu dokter kesehatan jiwa dan tentu mereka memiliki standar sebagaimana yang sudah disepakati dengan Mabes Polri. Standar itulah dituangkan dalam peraturan Kapolri,” katanya.
“Jadi hal-hal yang kemarin dipertanyakan itu sudah disampaikan kepada calon peserta Casis kemudian yang bersangkutan sudah menerima. Mereka menerima terkait dengan penjelasan dari dokter kesehatan,” sebut Hadi.
Baca juga:Â Penerimaan Bintara di Sumut Tak Transparan, Kapolri dan Kapolda Diminta Turun
Kabid menyebutkan kalau Polda Sumut konsisten untuk melangsungkan proses seleksi Bintara Polri secara transparan dan terbuka. Bahkan, sambung dia, penerimaan ini melibatkan pengawas dari eksternal, akademisi dan tokoh masyarakat. “Sekali lagi disampaikan bahwa penerimaan ini dilakukan proses secara terbuka yang terus menerus dilakukan Polda,” ucapnya.
Dirinya juga membantah kalau panitia seleksi tidak memberikan penjelasan terhadap para Casis Polwan. “SOP penyeleksian itu atau tes itu, sebelum dilakukan tes, tim berkewajiban menjelaskan kepada setiap Casis. Jadi tidak benar kalau panitia tidak menjelaskan dan semua terdokumentasikan. Bagaimana panitia menjelaskan di awal, penilaian rekonsiliasi nilai dan lain sebagainya itu semua terdokumentasikan,” kata dia.
Terkait dengan nilai 80 para Casis Polwan dinilai kalah, Hadi menyampaikan kalau itu sudah standar penilaian dari dokter kesehatan jiwa. “Itu standarnya, ada mekanisme penilaian sendiri dari dokter kesehatan jiwa dan itu ahli yang menentukan bukan kita dan nanti disesuaikan dengan apa standar yang dibutuhkan oleh polri untuk prajurit ini. Disesuaikan terus dibuat aturan kapolri,” tambah dia.(saut/hm17)
