Brasil, MISTAR.ID
Panglima militer negara, Julio Cesar de Arruda dipecat dari jabatannya buntut kerusuhan yang dilakukan pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penyetan itu itu dilakukan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva seperti dilansir AFP, Minggu (22/1/23).
Arruda baru menjabat pada 30 Desember 2022, dua hari sebelum berakhirnya mandat Bolsonaro, dan dikonfirmasi oleh pemerintahan Lula pada awal Januari.
Menurut laporan GloboNews, Arruda akan digantikan oleh komandan angkatan darat tenggara Tomas Ribeiro Paiva.
Arruda telah mengambil bagian dalam pertemuan pertama Lula dengan petinggi militernya pada Jumat lalu. Tidak ada yang membuat pernyataan di akhir diskusi tersebut.
Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah Lula mencopot beberapa lusin tentara dari unit keamanannya setelah kerusuhan.
Baca juga:Buntut Kerusuhan di Istana Presiden Brasil, Gubernur Brasilia Dicopot
Pada 8 Januari lalu, pendukung Bolsonaro menyerbu Istana Kepresidenan, Mahkamah Agung, dan Kongres di Brasilia. Mereka memecahkan jendela dan furnitur, menghancurkan karya seni yang tak ternilai harganya, dan meninggalkan pesan grafiti yang menyerukan kudeta militer.
Lula mencurigai pasukan keamanan mungkin terlibat dalam kerusuhan, di mana lebih dari 2.000 orang ditangkap. Presiden sayap kiri itu mengumumkan peninjauan mendalam terhadap lingkungan terdekatnya.
Menteri Pertahanan Jose Mucio mengatakan setelah pertemuan dengan Lula dan para pemimpin militer bahwa tidak ada keterlibatan langsung angkatan bersenjata, tetapi dia menambahkan jika ada elemen yang berpartisipasi, mereka harus menjawab sebagai warga negara.
Baca juga:400 Pedemo Brasil Ditangkap usai Geruduk Istana Presiden dan Kongres
Hubungan dengan angkatan bersenjata akan menjadi salah satu tantangan langsung terbesar Lula, kata para analis yang menunjuk pada kehadiran militer yang signifikan dalam pemerintahan Bolsonaro.
Pada Rabu lalu, Paiva bersumpah bahwa militer akan terus menjamin demokrasi dan menyarankan agar hasil pemilihan di mana Lula mengalahkan Bolsonaro harus diterima.
“Ketika kita memilih, kita harus menghormati hasil jajak pendapat,” katanya dalam pidato yang klipnya terlihat di situs berita G1. (detik/hm06)
