Simalungun, MISTAR.ID
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Sakban Saragih mengatakan, bahwa pihaknya membutuhkan operator di setiap nagori, guna untuk memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara update. Menurutnya, operator yang akan ditempatkan di setiap nagori ini nantinya direncanakan sebagai pusat kesejahteraan sosial (Pukesos).
Operator tersebut akan melakukan pendataan, pengurusan akte kematian, pemantauan aktif tidaknya Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) dan juga melihat dan mendata siapa-siapa saja orang yang tidak atau layak menerima bantuan sosial.
“Kita butuhkan itu satu operator di setiap nagori, dan ini membutuhkan anggaran 5 Miliar, semoga nantinya disetujui oleh dewan,” ucap Sakban Saragih, kepada Mistar.id, usai Rapat Banggar dengan DPRD Simalungun, Rabu (27/7/22).
Baca juga:Â Verifikasi dan Validasi DTKS, Pemkab Simalungun Siapkan Kelayakan Penerima Bantuan
Dikatakan Sakban bahwa di Tahun 2022, pihaknya telah melakukan pendataan ulang DTKS, namun data tersebut belum turun dari kementerian.
“Untuk DTKS sudah kita lakukan pendataan ulang di tahun ini dan sudah selesai, tinggal menunggu datanya turun dari kementerian yang jelas sudah kita kirim ke pusat,” ucapnya.
Untuk jumlah atau kapan si penerima bantaun akan diberikan bantuan, hal tersebut dikatakan Sakban tergangtung kementerian. Dia memperkirakan kemungkinan akan menerima bantuan bulan depan, namun hal itu tergantung pihak kementerian.
Soal labelisasi rumah masyarakat yang penerima bantuan PKH dan BPNT ataupun PBI dan penerima bantuan lainnya, saat ini masih dilakukan oleh desa. “Untuk label masyarakat miskin masih dilakukan oleh desa, dari Dinsos belum ada anggarannya” ucap Sakban.
Baca juga:Â Perbarui Data Penerima Bansos di Siantar, Dinsos Gelar Musyawarah Kelurahan
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Simalungun, meminta agar Dinas Sosial tidak menerima mentah-mentah data masyarakat miskin dari pangulu nagori, karena temuan DPRD, banyak pangulu yang hanya memasukkan nama-nama kerabatnya sebagai penerima bantuan. Bahkan, para pangulu sengaja menaruh nama kerabatnya di
urutan teratas agar diperioritaskan dalam penerimaan bantuan.
“Banyak pangulu memasukkan kerabatnya dalam daftar penerima bantuan, padahal tidak layak, ini yang perlu dicermati Dinas Sosial, jangan menerima mentah-mentah apa yang diberikan pangulu, croscek dan survei data tersebut,” ucap Anggota Badan Anggaran Benrhard Damanik. (roland/hm09)
