Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengharapkan pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten yang dipimpinnya. Hal itu juga untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba.
Harapan itu disampaikan Bupati Simalungun saat menghadiri Rapat Koordinasi Penelaahan Usulan Anggaran Tambahan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang berlangsung di Sudamala Resort, Jalan Pantai Pede Km 3, Labuan Bajo, Nusa Tengara Timur, Jumat (19/8/22).
Baca Juga:Bupati Simalungun Sampaikan Proposal Perbaikan Jalan di DPSP Danau Toba ke Menko Marves
Disampaikan Bupati, Simalungun juga bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan memilik jalan pesisir pantai terpanjang di Danau Toba. Namun sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini belum tersentuh. “Simalungun memiliki luas teritorial +4372 Km², kami hanya mendapatkan anggaran yang minim. Sementara kabupaten yang juga berada di Kawasan Danau Toba yang lebih kecil dari kabupaten kami mendapatkan lebih besar dari Kabupaten Simalungun,” kata Bupati.
Bupati berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan bantuan, khususnya infrastuktur jalan. “Dan ketika Toba dan Samosir bagus, ini akan kelihatan pincang. Karena jalannya dari Simalungun,” kata Bupati.
Selanjutnya Bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab Simalungun juga ikut melakukan program pemerintah pusat dalam pemangkasan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di perairan Danau Toba. “Kami, pemerintah daerah sudah melakukan progress untuk mendukung program pemerintah pusat, namun kami memiliki keterbatasan anggaran,” ujar Bupati.
Baca Juga:Pengembangan DPSP Danau Toba Akankah Sejahterakan Pelaku Usaha Lokal?
Di kesempatan itu, bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara. Namun dalam beberapa dekade belakangan, jaringan irigasinya belum pernah tersentuh dan hampir 80 persen jaringan irigasi di Simalungun rusak parah.
“Presiden juga mengatakan bahwa Simalungun merupakan lumbung beras di Sumatera Utara. Untuk itu kami berharap melalui kementerian terkait bisa memberikan perhatian dan dukungan atas pembangunan di Simalungun,” pinta Bupati dalam rapat itu.
Merujuk pada pokok rapat koordinasi tersebut, pada 15 Juli 2022 Menko Maritim dan Investasi menyampaikan hasil Rakornas 5 DPSP yang antara lain pengalokasian anggaran Rp18,9 triliun untuk percepatan pembangunan di 5 DPSP. Untuk menajamkan alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2023, disepakati untuk penyelengaraan rapat sinkronisasi anggaran terkait pariwisata bersama 21 K/L beserta Kemenkeu dan Bappenas. Tujuan rapat untuk memastikan ketersediaan dan rincian anggaran.(roland/rel/hm15)
